Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN
BAB II
Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:
BAB III RENCANA PROGRAM
BAB III
Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)