DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 November 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga.
9.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
13.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14.Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
15.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
16.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial Daerah provinsi dan dinas sosial Daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
(2)Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:

a.peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia;
b.peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
c.peningkatan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
d.peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;
e.peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan PMKS lainnya;
f.meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
g.perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar;
h.meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial;
i.penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik;
j.perluasan jangkauan program keluarga harapan di Daerah kabupaten/kota pada tahun 2019;
k.peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l.melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa Daerah kabupaten.

BAB III

RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

a.program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
b.program pemberdayaan sosial;
c.program rehabilitasi sosial;
d.program perlindungan dan jaminan sosial;
e.program penanganan fakir miskin; dan
f.program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara;
b.pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2020;
d.koordinasi unit program dengan unit teknis;
e.sosialisasi perencanaan program;
f.konsolidasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
g.rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
i.penjajakan usulan program tahun anggaran 2020.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
c.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
d.pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.rehabilitasi sosial anak;
b.rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
c.rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d.rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
e.rehabilitasi sosial lanjut usia.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.perlindungan sosial korban bencana alam;
b.perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
c.jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.penanganan fakir miskin wilayah I;
b.penanganan fakir miskin wilayah II; dan
c.penanganan fakir miskin wilayah III

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga.
9.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
13.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14.Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
15.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
16.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
(2)Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:

a.peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia;
b.peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
c.peningkatan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
d.peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;
e.peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan PMKS lainnya;
f.meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
g.perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar;
h.meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial;
i.penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik;
j.perluasan jangkauan program keluarga harapan di Daerah kabupaten/kota pada tahun 2019;
k.peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l.melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa Daerah kabupaten.

BAB III

RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

a.program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
b.program pemberdayaan sosial;
c.program rehabilitasi sosial;
d.program perlindungan dan jaminan sosial;
e.program penanganan fakir miskin; dan
f.program pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara;
b.pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2020;
d.koordinasi unit program dengan unit teknis;
e.sosialisasi perencanaan program;
f.konsolidasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
g.rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
i.penjajakan usulan program tahun anggaran 2020.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
c.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
d.pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.rehabilitasi sosial anak;
b.rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
c.rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d.rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
e.rehabilitasi sosial lanjut usia.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.perlindungan sosial korban bencana alam;
b.perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
c.jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.penanganan fakir miskin wilayah I;
b.penanganan fakir miskin wilayah II; dan
c.penanganan fakir miskin wilayah III