DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga.
9.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
13.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
15.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di Daerah sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
(2)Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:

a.peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b.peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
c.peningkatan aksesibilitas PPKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
d.peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;
e.peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, fakir miskin, dan PPKS lainnya;
f.meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
g.perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar;
h.meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial;
i.penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik;
j.operasional penyelenggaraan program keluarga harapan di Daerah;
k.peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l.melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa daerah kabupaten.

BAB III

RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

a.program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
b.program pemberdayaan sosial;
c.program rehabilitasi sosial;
d.program perlindungan dan jaminan sosial;
e.program penanganan fakir miskin; dan
f.program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara;
b.pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2021;
d.koordinasi unit program dengan unit teknis;
e.sosialisasi perencanaan program;
f.operasional mengikuti kegiatan pusat yang besarannya disesuaikan dengan dana dekonsentrasi;
g.rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
i.penjajakan usulan program tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
c.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
d.pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.perlindungan sosial korban bencana alam;
b.perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
c.jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.penanganan fakir miskin wilayah I;
b.penanganan fakir miskin wilayah II; dan
c.penanganan fakir miskin wilayah III

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga.
9.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
13.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
15.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
(2)Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:

a.peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b.peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
c.peningkatan aksesibilitas PPKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya;
d.peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;
e.peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, fakir miskin, dan PPKS lainnya;
f.meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
g.perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar;
h.meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial;
i.penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik;
j.operasional penyelenggaraan program keluarga harapan di Daerah;
k.peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l.melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa daerah kabupaten.

BAB III

RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

a.program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
b.program pemberdayaan sosial;
c.program rehabilitasi sosial;
d.program perlindungan dan jaminan sosial;
e.program penanganan fakir miskin; dan
f.program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara;
b.pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2021;
d.koordinasi unit program dengan unit teknis;
e.sosialisasi perencanaan program;
f.operasional mengikuti kegiatan pusat yang besarannya disesuaikan dengan dana dekonsentrasi;
g.rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020;
h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
i.penjajakan usulan program tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
c.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan
d.pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.perlindungan sosial korban bencana alam;
b.perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
c.jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.penanganan fakir miskin wilayah I;
b.penanganan fakir miskin wilayah II; dan
c.penanganan fakir miskin wilayah III