DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
2.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4.KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
5.Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau conditional cash transfer kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
6.Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.
7.Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang selanjutnya disingkat BPSU adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadi anggota KUBE.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial.

Pasal 3

E-Warong KUBE PKH berfungsi:

a.tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga;
b.agen bank penyalur bantuan sosial nontunai;
c.tempat pemasaran hasil produksi KUBE; dan/atau
d.tempat layanan koperasi simpan pinjam.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi:

a.lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;
b.melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
c.menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan
d.melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:

a.membentuk KUBE Jasa; dan
b.memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 6

(1)Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia.
(2)Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.

Pasal 7

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
b.berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
c.telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
d.memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 8

(1)Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(2)Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pasal 9

(1)Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila:
1. a.telah meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.pindah ke kecamatan lain;
4. d.sakit permanen; atau
5. e.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH.
(3)Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
2.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4.KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
5.Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau conditional cash transfer kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
6.Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.
7.Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang selanjutnya disingkat BPSU adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadi anggota KUBE.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial.

Pasal 3

E-Warong KUBE PKH berfungsi:

a.tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga;
b.agen bank penyalur bantuan sosial nontunai;
c.tempat pemasaran hasil produksi KUBE; dan/atau
d.tempat layanan koperasi simpan pinjam.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi:

a.lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;
b.melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
c.menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan
d.melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:

a.membentuk KUBE Jasa; dan
b.memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 6

(1)Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia.
(2)Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.

Pasal 7

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
b.berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
c.telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
d.memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 8

(1)Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(2)Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pasal 9

(1)Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila:
1. a.telah meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.pindah ke kecamatan lain;
4. d.sakit permanen; atau
5. e.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH.
(3)Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.