DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2021, No.950
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 2021, No.950 Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM 2021, No.950 melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e- warong.
5.Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
6.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Program Sembako yang akan disalurkan kepada KPM.
7.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
8.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
9.Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran berupa point of sale yang dikelola oleh Bank Penyalur dan dipergunakan oleh e-warong dalam penyaluran Program Sembako.
10.Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OM- SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 2021, No.950

Pasal 2

(1)Program Sembako bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. b.peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
3. c.efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
4. d.akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
5. e.transaksi nontunai;
6. f.pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
7. g.pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Pasal 3

(1)KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 4

(1)Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:
1. a.tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau 2021, No.950
2. b.terdapat e-warong dan memiliki mesin electronic data capture atau sejenisnya.
(2)Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.
(3)Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.

BAB II

E-WARONG

Pasal 5

(1)E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
(2)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat.
(3)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi jumlahnya di setiap desa/kelurahan/nama lain.
(4)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.KUBE dan kewirausahaan sosial binaan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang bergerak di bidang perdagangan sembako;
2. b.usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan lainnya; atau
3. c.agen bank yang bergerak di bidang perdagangan sembako.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 2021, No.950
1. a.memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan pangan dengan lokasi usaha tetap;
2. b.menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warong;
3. c.menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan pangan kepada KPM lanjut usia yang tidak bisa meninggalkan ranjang/tempat tidurnya (bedridden) dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa dikenakan biaya antar.
4. d.menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain; dan
5. e.menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya.

Pasal 6

(1)E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
1. a.menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM;
2. b.menyediakan dan menjual bahan pangan lokal; 2021, No.950
3. c.menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong;
4. d.menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM;
5. e.menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial;
6. f.memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan;
7. g.menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
8. h.menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
9. i.memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako;
10. j.menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
11. k.timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
13. m.mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
14. n.berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako; 2021, No.950
15. o.menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
16. p.mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM; dan
17. q.menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.
(2)Dalam hal Aplikasi Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o belum tersedia, penyampaian data rekapitulasi transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Pasal 7

E-warong dalam menyediakan bahan pangan untuk dijual kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kebebasan untuk menentukan sumber bahan pangan.

Pasal 8

(1)E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang untuk:
1. a.memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu;
2. b.menjual bahan pangan dalam bentuk paket;
3. c.menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada KPM; 2021, No.950
4. d.menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan;
5. e.menerima pencairan bantuan Program Sembako dalam bentuk uang oleh KPM;
6. f.menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan;
7. g.mengintimidasi KPM;
8. h.hanya buka pada saat pencairan Program Sembako atau musiman; dan/atau
9. i.meminjamkan mesin electronic data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Program Sembako.
(2)E-warong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako.

Pasal 9

(1)Calon e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Program Sembako mendaftarkan diri ke Bank Penyalur, Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagai e-warong.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dalam jaringan atau luar jaringan.
(3)Bank Penyalur bersama Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon e-warong sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) serta mengusulkannya kepada Menteri.
(4)Calon e-warong yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai e-warong oleh Menteri. 2021, No.950
(5)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui laman Kementerian Sosial.

Pasal 10

Kementerian Sosial melalui direktorat jenderal yang menangani Program Sembako melakukan kerja sama dengan Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan Program Sembako.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2021, No.950
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 2021, No.950 Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM 2021, No.950 melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e- warong.
5.Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
6.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Program Sembako yang akan disalurkan kepada KPM.
7.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
8.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
9.Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran berupa point of sale yang dikelola oleh Bank Penyalur dan dipergunakan oleh e-warong dalam penyaluran Program Sembako.
10.Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OM- SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 2021, No.950

Pasal 2

(1)Program Sembako bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. b.peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
3. c.efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
4. d.akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
5. e.transaksi nontunai;
6. f.pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
7. g.pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Pasal 3

(1)KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 4

(1)Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:
1. a.tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau 2021, No.950
2. b.terdapat e-warong dan memiliki mesin electronic data capture atau sejenisnya.
(2)Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.
(3)Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.

BAB II

E-WARONG

Pasal 5

(1)E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
(2)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat.
(3)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi jumlahnya di setiap desa/kelurahan/nama lain.
(4)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.KUBE dan kewirausahaan sosial binaan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang bergerak di bidang perdagangan sembako;
2. b.usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan lainnya; atau
3. c.agen bank yang bergerak di bidang perdagangan sembako.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 2021, No.950
1. a.memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan pangan dengan lokasi usaha tetap;
2. b.menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warong;
3. c.menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan pangan kepada KPM lanjut usia yang tidak bisa meninggalkan ranjang/tempat tidurnya (bedridden) dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa dikenakan biaya antar.
4. d.menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain; dan
5. e.menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya.

Pasal 6

(1)E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
1. a.menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM;
2. b.menyediakan dan menjual bahan pangan lokal; 2021, No.950
3. c.menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warong;
4. d.menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM;
5. e.menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial;
6. f.memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan;
7. g.menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
8. h.menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
9. i.memasang poster logo sebagai penanda e-warong Program Sembako;
10. j.menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
11. k.timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin electronic data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
13. m.mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
14. n.berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Program Sembako dan permasalahan dalam penyaluran Program Sembako; 2021, No.950
15. o.menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
16. p.mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM; dan
17. q.menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan Program Sembako.
(2)Dalam hal Aplikasi Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o belum tersedia, penyampaian data rekapitulasi transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Pasal 7

E-warong dalam menyediakan bahan pangan untuk dijual kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kebebasan untuk menentukan sumber bahan pangan.

Pasal 8

(1)E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang untuk:
1. a.memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu;
2. b.menjual bahan pangan dalam bentuk paket;
3. c.menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada KPM; 2021, No.950
4. d.menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan;
5. e.menerima pencairan bantuan Program Sembako dalam bentuk uang oleh KPM;
6. f.menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan;
7. g.mengintimidasi KPM;
8. h.hanya buka pada saat pencairan Program Sembako atau musiman; dan/atau
9. i.meminjamkan mesin electronic data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Program Sembako.
(2)E-warong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako.

Pasal 9

(1)Calon e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Program Sembako mendaftarkan diri ke Bank Penyalur, Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagai e-warong.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dalam jaringan atau luar jaringan.
(3)Bank Penyalur bersama Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon e-warong sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) serta mengusulkannya kepada Menteri.
(4)Calon e-warong yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai e-warong oleh Menteri. 2021, No.950
(5)E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui laman Kementerian Sosial.