DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018

Nomor: 28
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
b.melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
c.meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
(2)TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4

(1)Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
(2)Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
(3)Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
(5)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

a.koordinasi;
b.fasilitasi; dan
c.administrasi.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.saling memberikan informasi;
2. b.menyamakan persepsi; dan/atau
3. c.membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pendampingan sosial;
2. b.bimbingan sosial;
3. c.kemitraan; dan/atau
4. d.rujukan.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8

(1)Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
(2)Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemetaan sosial
2. b.pencatatan; dan
3. c.pelaporan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TKSK

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK terdiri atas:

a.usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
b.bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
c.berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
d.pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.berkelakuan baik;
g.berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Karang Taruna; dan
h.dapat menggunakan komputer.

Pasal 10

(1)Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan rekrutmen calon TKSK.
(2)Dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
b.melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
c.meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
(2)TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4

(1)Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
(2)Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
(3)Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
(5)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

a.koordinasi;
b.fasilitasi; dan
c.administrasi.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.saling memberikan informasi;
2. b.menyamakan persepsi; dan/atau
3. c.membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pendampingan sosial;
2. b.bimbingan sosial;
3. c.kemitraan; dan/atau
4. d.rujukan.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8

(1)Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
(2)Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemetaan sosial
2. b.pencatatan; dan
3. c.pelaporan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TKSK

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK terdiri atas:

a.usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
b.bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
c.berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
d.pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.berkelakuan baik;
g.berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Karang Taruna; dan
h.dapat menggunakan komputer.

Pasal 10

(1)Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan rekrutmen calon TKSK.
(2)Dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN TKSK

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN TKSK

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013