DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); jdih.kemensos.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
3.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, jdih.kemensos.go.id penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
4.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
5.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga dan/atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial.
6.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7.Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Sembako.
8.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disebut SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Program Sembako bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
2. b.memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
3. c.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat Program Sembako untuk:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. b.menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
3. c.pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Pasal 3

(1)Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. jdih.kemensos.go.id
(2)KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.
(3)Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional setiap tahun.
(2)Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM Program Sembako yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun anggaran.
(3)Jumlah KPM Program Sembako untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 5

(1)Program Sembako dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
(2)Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan:
1. a.karbohidrat;
2. b.protein hewani;
3. c.protein nabati;
4. d.vitamin; dan/atau
5. e.mineral.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

(1)Data KPM Program Sembako dapat dilakukan perubahan:
1. a.substantif; dan
2. b.administratif.
(2)Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan perubahan status KPM Program Sembako.
(3)Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.penambahan KPM Program Sembako;
2. b.penghapusan KPM Program Sembako; dan
3. c.penggantian KPM Program Sembako.
(4)Penambahan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial serta terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; jdih.kemensos.go.id
2. b.tidak melebihi jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
3. c.tidak sedang melebihi proporsi jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(5)Penghapusan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang sudah layak secara kemanusiaan, dan/atau sudah tidak memiliki kriteria masalah sosial.
(6)Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengendalikan distribusi jumlah KPM Program Sembako.
(7)Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terdapat penghapusan data KPM Program Sembako;
2. b.terdapat penambahan data KPM Program Sembako; dan
3. c.jumlah penambahan tidak melebihi jumlah penghapusan.
(8)Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang bersifat administrasi dan tidak menyebabkan perubahan KPM Program Sembako.
(9)Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
1. a.penggantian pengurus; dan
2. b.perbaikan data kependudukan.
(10)Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)huruf a dilakukan apabila pengurus tidak dapat melakukan interaksi dengan Bank/Pos Penyalur.
(11)Perbaikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako mengalami perubahan data diri.

Pasal 7

(1)Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
(2)Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PT Bank Mandiri (Persero),Tbk;
2. b.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk;
3. c.PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk;
4. d.PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau
5. e.PT Pos Indonesia (Persero). jdih.kemensos.go.id
(3)Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses:
1. a.pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako; dan
2. b.pembayaran melalui rekening.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi:

a.proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako;
b.edukasi dan sosialisasi;
c.proses penyaluran Program Sembako;
d.penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau
e.pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pasal 9

(1)Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.pembukaan rekening;
2. b.penerbitan atau pencetakan KKS;
3. c.distribusi; dan
4. d.aktivasi KKS.
(2)Pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako.
(3)Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima.
(5)Dalam distribusi KKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur.
(6)KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
(7)Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur.
(8)Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu. jdih.kemensos.go.id

Pasal 10

(1)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami:
1. a.produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Program Sembako;
2. b.manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
3. c.tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan
4. d.penggunaan manfaat Program Sembako.
(2)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab bank penyalur.
(3)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); jdih.kemensos.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
3.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, jdih.kemensos.go.id penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
4.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
5.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga dan/atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial.
6.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7.Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Sembako.
8.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disebut SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Program Sembako bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
2. b.memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
3. c.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat Program Sembako untuk:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. b.menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
3. c.pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Pasal 3

(1)Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. jdih.kemensos.go.id
(2)KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.
(3)Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional setiap tahun.
(2)Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM Program Sembako yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun anggaran.
(3)Jumlah KPM Program Sembako untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 5

(1)Program Sembako dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
(2)Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan:
1. a.karbohidrat;
2. b.protein hewani;
3. c.protein nabati;
4. d.vitamin; dan/atau
5. e.mineral.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

(1)Data KPM Program Sembako dapat dilakukan perubahan:
1. a.substantif; dan
2. b.administratif.
(2)Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan perubahan status KPM Program Sembako.
(3)Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.penambahan KPM Program Sembako;
2. b.penghapusan KPM Program Sembako; dan
3. c.penggantian KPM Program Sembako.
(4)Penambahan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial serta terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; jdih.kemensos.go.id
2. b.tidak melebihi jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
3. c.tidak sedang melebihi proporsi jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(5)Penghapusan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang sudah layak secara kemanusiaan, dan/atau sudah tidak memiliki kriteria masalah sosial.
(6)Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengendalikan distribusi jumlah KPM Program Sembako.
(7)Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terdapat penghapusan data KPM Program Sembako;
2. b.terdapat penambahan data KPM Program Sembako; dan
3. c.jumlah penambahan tidak melebihi jumlah penghapusan.
(8)Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang bersifat administrasi dan tidak menyebabkan perubahan KPM Program Sembako.
(9)Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
1. a.penggantian pengurus; dan
2. b.perbaikan data kependudukan.
(10)Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)huruf a dilakukan apabila pengurus tidak dapat melakukan interaksi dengan Bank/Pos Penyalur.
(11)Perbaikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako mengalami perubahan data diri.

Pasal 7

(1)Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
(2)Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PT Bank Mandiri (Persero),Tbk;
2. b.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk;
3. c.PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk;
4. d.PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau
5. e.PT Pos Indonesia (Persero). jdih.kemensos.go.id
(3)Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses:
1. a.pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako; dan
2. b.pembayaran melalui rekening.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi:

a.proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako;
b.edukasi dan sosialisasi;
c.proses penyaluran Program Sembako;
d.penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau
e.pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pasal 9

(1)Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.pembukaan rekening;
2. b.penerbitan atau pencetakan KKS;
3. c.distribusi; dan
4. d.aktivasi KKS.
(2)Pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako.
(3)Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima.
(5)Dalam distribusi KKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur.
(6)KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
(7)Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur.
(8)Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu. jdih.kemensos.go.id

Pasal 10

(1)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami:
1. a.produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Program Sembako;
2. b.manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
3. c.tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan
4. d.penggunaan manfaat Program Sembako.
(2)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab bank penyalur.
(3)Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.