DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

a.Sentra Terpadu;
b.Sentra; dan
c.Sentra Perintis.
1. 2.Setelah Bagian Kedua BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Sentra Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 11B

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Sentra Perintis menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan fasilitasi akses;
3. c.pelaksanaan asesmen;
4. d.pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. g.pengumpulan data dan informasi;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sentra Perintis menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Pasal 11C

Struktur Sentra Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)UPT Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor;
2. b.Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi;
3. c.Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta; dan
4. d.Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung.
(2)UPT Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.Sentra “Handayani” di Jakarta;
2. b.Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta;
3. c.Sentra “Efata” di Kupang;
4. d.Sentra “Phalamartha” di Sukabumi;
5. e.Sentra “Wirajaya” di Makassar;
6. f.Sentra “Gau Mabaji” di Gowa;
7. g.Sentra “Antasena’’ di Magelang;
8. h.Sentra ‘‘Alyatama” di Jambi;
9. i.Sentra “Paramita” di Mataram;
10. j.Sentra “Abiseka” di Pekanbaru;
11. k.Sentra “Bahagia” di Medan;
12. l.Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate;
13. m.Sentra “Galih Pakuan” di Bogor;
14. n.Sentra “Insyaf” di Medan;
15. o.Sentra “Satria’’ di Baturraden;
16. p.Sentra “Tumou Tou” di Manado;
17. q.Sentra “Wyata Guna” di Bandung;
18. r.Sentra “Mahatmiya” di Bali;
19. s.Sentra “Abiyoso” di Cimahi;
20. t.Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu;
21. u.Sentra “Margo Laras” di Pati;
22. v.Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru;
23. w.Sentra “Budi Perkasa” di Palembang;
24. x.Sentra “Nipotowe” di Palu;
25. y.Sentra “Pangurangi” di Takalar;
26. z.Sentra “Meohai” di Kendari; dan aa. Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar.
(3)UPT Sentra Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur Organisasi Sentra Terpadu, Sentra, dan Sentra Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(7)sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Kepala UPT pada:
1. a.Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor;
2. b.Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi;
3. c.Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta; dan
4. d.Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung, merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Kepala Bagian Tata Usaha pada Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala UPT pada:
1. a.Sentra “Handayani” di Jakarta;
2. b.Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta;
3. c.Sentra “Efata” di Kupang;
4. d.Sentra “Phalamartha” di Sukabumi;
5. e.Sentra “Wirajaya” di Makassar;
6. f.Sentra “Gau Mabaji” di Gowa;
7. g.Sentra “Antasena’’ di Magelang;
8. h.Sentra ‘‘Alyatama” di Jambi;
9. i.Sentra “Paramita” di Mataram;
10. j.Sentra “Abiseka” di Pekanbaru;
11. k.Sentra “Bahagia” di Medan;
12. l.Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate;
13. m.Sentra “Galih Pakuan” di Bogor;
14. n.Sentra “Insyaf” di Medan;
15. o.Sentra “Satria’’ di Baturraden;
16. p.Sentra “Tumou Tou” di Manado;
17. q.Sentra “Wyata Guna” di Bandung;
18. r.Sentra “Mahatmiya” di Bali;
19. s.Sentra “Abiyoso” di Cimahi;
20. t.Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu;
21. u.Sentra “Margo Laras” di Pati;
22. v.Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru;
23. w.Sentra “Budi Perkasa” di Palembang; dan
24. x.Sentra “Nipotowe” di Palu, merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(4)Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(5)Kepala UPT pada:
1. a.Sentra “Pangurangi” di Takalar;
2. b.Sentra “Meohai” di Kendari; dan
3. c.Sentra “Darussa’adah di Aceh Besar, merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(6)Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
(7)Kepala UPT pada Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

7.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2024 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL STRUKTUR ORGANISASI SENTRA TERPADU, SENTRA, DAN SENTRA PERINTIS A. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA TERPADU KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA INSTALASI B. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA INSTALASI C. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PERINTIS MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SAIFULLAH YUSUF KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…