DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
b.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

3.Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
b.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial;
d.fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
e.penyuluhan sosial;
f.penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.
1. 4.Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
1. 5.Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
b.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
1. 6.Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 169B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A, Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi sekolah rakyat;
b.penyiapan pembentukan sekolah rakyat;
c.penyiapan bahan koordinasi penjaminan mutu sekolah rakyat; dan
d.penyiapan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 169C

Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7.Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1)Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a.
(2)Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.b.
(3)Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon II.a.
(4)Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
(5)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.

8.Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN SOSIAL MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAIFULLAH YUSUF

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…