DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan. SALINAN 4

9.Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan pegawai sesuai dengan ketentuan jam dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2013.
10.Atasan Langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu hal.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Kementerian Sosial.
13.Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional di Kementerian Sosial yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
14.Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja di luar hari dan jam kerja.

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan tertentu.
(2)Dalam hal Tunjangan Kinerja diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(4)Hasil selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian dikurangi faktor pengurang.
(5)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. SALINAN 5

Pasal 4

(1)Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari Jum’at hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Ramadhan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Hari dan jam kerja Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau Tugas Belajar secara penuh dibebaskan sementara dari jabatannya menyesuaikan dengan hari dan jam pada tempat pendidikan dan pelatihan atau perkuliahan.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebagai siaga tugas oleh kepala satuan kerja masing-masing.

Pasal 6

(1)Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin absen elektronik pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
(2)Perekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi Pegawai yang izin, sakit, cuti, tugas kedinasan, dan tugas belajar.
(3)Pegawai yang melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 06.30, dan diatas pukul 09.30 serta kepulangan sebelum pukul 14.00 untuk Senin sampai dengan Kamis dan Jum’at sebelum pukul 14.30 serta Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 21.30 dianggap tidak melakukan absensi.
(4)Kehadiran Pegawai selama jam kerja merupakan tanggung jawab atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
(5)Dalam hal perekaman kehadiran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan/rusak, daftar kehadiran dapat dilakukan secara manual. SALINAN 6
(6)Daftar kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi/ kesalahan teknis;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
3. c.sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar/ force majeure.
(7)Keadaan kahar/ force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan.
(8)Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 07.30 dinyatakan terlambat masuk kerja pada hari itu.
(2)Pegawai yang melakukan absensi sore sebelum pukul 16.00 untuk Senin sampai dengan Kamis dan Jum’at pukul 16.30 dianggap pulang kerja sebelum waktunya.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya karena penugasan, Pegawai tersebut wajib memberikan surat tugas dari atasan langsung dan menyampaikan kepada petugas pengelola data Tunjangan Kinerja.
(4)Pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dinyatakan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja.
(2)Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sakit;
2. b.cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting;
3. c.tugas kedinasan; atau
4. d.tugas belajar. SALINAN 7

Pasal 9

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin harus mengajukan permohonan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena keadaan mendesak yang tidak dapat diduga sebelumnya, Pegawai yang bersangkutan harus secepatnya memberitahukan atasan langsung secara tertulis berupa surat izin/pemberitahuan.
(3)Atasan langsung yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan berupa surat persetujuan izin.
(4)Format surat izin/pemberitahuan dan surat persetujuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat keterangan dokter/surat keterangan rawat inap yang diketahui oleh atasan langsung Pegawai.

Pasal 11

Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara atau tugas belajar, wajib menyerahkan surat keterangan cuti atau surat tugas belajar paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan cuti atau melaksanakan tugas belajar.

Pasal 12

Pegawai yang tidak masuk kerja karena tugas kedinasan harus menyerahkan bukti berupa :

a.surat tugas;
b.instruksi dinas/disposisi/memo; atau
c.undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan. SALINAN 4

9.Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan pegawai sesuai dengan ketentuan jam dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2013.
10.Atasan Langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu hal.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Kementerian Sosial.
13.Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional di Kementerian Sosial yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
14.Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja di luar hari dan jam kerja.

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan tertentu.
(2)Dalam hal Tunjangan Kinerja diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(4)Hasil selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian dikurangi faktor pengurang.
(5)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. SALINAN 5

Pasal 4

(1)Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari Jum’at hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Ramadhan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Hari dan jam kerja Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau Tugas Belajar secara penuh dibebaskan sementara dari jabatannya menyesuaikan dengan hari dan jam pada tempat pendidikan dan pelatihan atau perkuliahan.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebagai siaga tugas oleh kepala satuan kerja masing-masing.

Pasal 6

(1)Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin absen elektronik pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
(2)Perekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi Pegawai yang izin, sakit, cuti, tugas kedinasan, dan tugas belajar.
(3)Pegawai yang melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 06.30, dan diatas pukul 09.30 serta kepulangan sebelum pukul 14.00 untuk Senin sampai dengan Kamis dan Jum’at sebelum pukul 14.30 serta Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 21.30 dianggap tidak melakukan absensi.
(4)Kehadiran Pegawai selama jam kerja merupakan tanggung jawab atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
(5)Dalam hal perekaman kehadiran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan/rusak, daftar kehadiran dapat dilakukan secara manual. SALINAN 6
(6)Daftar kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi/ kesalahan teknis;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
3. c.sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
4. d.terjadi keadaan kahar/ force majeure.
(7)Keadaan kahar/ force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan.
(8)Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melakukan absensi setelah pukul 07.30 dinyatakan terlambat masuk kerja pada hari itu.
(2)Pegawai yang melakukan absensi sore sebelum pukul 16.00 untuk Senin sampai dengan Kamis dan Jum’at pukul 16.30 dianggap pulang kerja sebelum waktunya.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya karena penugasan, Pegawai tersebut wajib memberikan surat tugas dari atasan langsung dan menyampaikan kepada petugas pengelola data Tunjangan Kinerja.
(4)Pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dinyatakan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja.
(2)Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sakit;
2. b.cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting;
3. c.tugas kedinasan; atau
4. d.tugas belajar. SALINAN 7

Pasal 9

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin harus mengajukan permohonan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena keadaan mendesak yang tidak dapat diduga sebelumnya, Pegawai yang bersangkutan harus secepatnya memberitahukan atasan langsung secara tertulis berupa surat izin/pemberitahuan.
(3)Atasan langsung yang bersangkutan dapat menyetujui atau menolak permohonan yang bersangkutan berupa surat persetujuan izin.
(4)Format surat izin/pemberitahuan dan surat persetujuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat keterangan dokter/surat keterangan rawat inap yang diketahui oleh atasan langsung Pegawai.

Pasal 11

Pasal 12

Pegawai yang tidak masuk kerja karena tugas kedinasan harus menyerahkan bukti berupa :

a.surat tugas;
b.instruksi dinas/disposisi/memo; atau
c.undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2015