DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2021, No.1099
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. www.peraturan.go.id 2021, No.1099

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
2.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
(2)PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan www.peraturan.go.id 2021, No.1099 hukum.
(2)Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perkumpulan; atau
2. b.yayasan.
(3)Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

a.zakat;
b.pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
c.keadaan darurat di lingkungan terbatas;
d.gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
e.dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 5

(1)Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
3. c.nomor pokok wajib pajak; www.peraturan.go.id 2021, No.1099
4. d.bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
5. e.nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
6. f.kartu tanda penduduk direktur/ketua;
7. g.surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
8. h.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
9. i.tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
10. j.rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada gubernur.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
1. a.proposal; dan
2. b.contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 6

(1)Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
(2)Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui sistem dalam jaringan. www.peraturan.go.id 2021, No.1099
(3)Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan tahapan:
1. a.registrasi; dan
2. b.pengajuan rencana program.

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

a.nama program;
b.wilayah penyelenggaraan;
c.maksud dan tujuan;
d.cara PUB;
e.cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
f.periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 9

(1)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.gubernur; atau
3. c.bupati/wali kota.
(2)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
1. a.lebih dari satu wilayah provinsi;
2. b.1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain; dan
3. c.ditujukan untuk bantuan ke luar negeri.
(3)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, www.peraturan.go.id 2021, No.1099 dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(4)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

a.mengadakan pertunjukan;
b.mengadakan bazar;
c.penjualan barang secara lelang;
d.penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
e.penjualan perangko amal;
f.pengedaran daftar derma;
g.penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
h.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
i.permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
j.layanan pesan singkat donasi;
k.pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
l.layanan melalui rekening bank;
m.layanan dalam jaringan;
n.aplikasi digital;
o.layanan uang elektronik;
p.media sosial; dan/atau
q.PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1099

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2021, No.1099
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. www.peraturan.go.id 2021, No.1099

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
2.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
(2)PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan www.peraturan.go.id 2021, No.1099 hukum.
(2)Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perkumpulan; atau
2. b.yayasan.
(3)Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

a.zakat;
b.pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
c.keadaan darurat di lingkungan terbatas;
d.gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
e.dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 5

(1)Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
3. c.nomor pokok wajib pajak; www.peraturan.go.id 2021, No.1099
4. d.bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
5. e.nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
6. f.kartu tanda penduduk direktur/ketua;
7. g.surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
8. h.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
9. i.tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
10. j.rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada gubernur.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
1. a.proposal; dan
2. b.contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 6

(1)Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
(2)Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui sistem dalam jaringan. www.peraturan.go.id 2021, No.1099
(3)Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan tahapan:
1. a.registrasi; dan
2. b.pengajuan rencana program.

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

a.nama program;
b.wilayah penyelenggaraan;
c.maksud dan tujuan;
d.cara PUB;
e.cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
f.periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 9

(1)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.gubernur; atau
3. c.bupati/wali kota.
(2)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
1. a.lebih dari satu wilayah provinsi;
2. b.1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain; dan
3. c.ditujukan untuk bantuan ke luar negeri.
(3)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, www.peraturan.go.id 2021, No.1099 dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(4)Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

a.mengadakan pertunjukan;
b.mengadakan bazar;
c.penjualan barang secara lelang;
d.penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
e.penjualan perangko amal;
f.pengedaran daftar derma;
g.penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
h.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
i.permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
j.layanan pesan singkat donasi;
k.pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
l.layanan melalui rekening bank;
m.layanan dalam jaringan;
n.aplikasi digital;
o.layanan uang elektronik;
p.media sosial; dan/atau
q.PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1099

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024