DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
4.Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099), diubah sebagai berikut:
1.Setelah huruf e Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

a.zakat;
b.pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
c.keadaan darurat di lingkungan terbatas;
d.gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain;
e.dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan/atau
f.penyelenggaraan PUB lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.surat keterangan domisili;
3. c.nomor pokok wajib pajak;
4. d.bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
5. e.nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
6. f.kartu tanda penduduk direktur/ketua;
7. g.surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
8. h.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, politik, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
9. i.tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
10. j.rekomendasi dari pejabat yang berwenang; dan
11. k.surat pernyataan kesediaan menampilkan profil kelembagaan dalam laman publikasi yang paling sedikit memuat:
  1. 1.sejarah pendirian lembaga;
  2. 2.susunan pengurus lembaga;
  3. 3.kegiatan yang dilaksanakan; dan
  4. 4.alamat dan nomor telepon lembaga.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada gubernur.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
1. a.proposal; dan
2. b.contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
  1. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Proses permohonan izin PUB kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi dari pejabat yang berwenang diunggah.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui direktorat yang membidangi penyelenggaraan PUB melakukan verifikasi terhadap persyaratan izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan PUB dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lolos verifikasi.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat persyaratan yang tidak sesuai, Menteri melalui direktorat yang membidangi penyelenggaraan PUB memberitahukan kepada penyelenggara PUB untuk melakukan penyesuaian persyaratan permohonan izin PUB dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal penyelenggara PUB tidak melakukan penyesuaian persyaratan permohonan izin PUB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin PUB dianggap ditarik kembali oleh penyelenggara PUB.

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pedoman teknis penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan PUB.

5.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pedoman teknis penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan PUB.

6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan perizinan penyelenggaraan PUB berwenang untuk:

a.menolak permohonan izin PUB jika:
1. 1.permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
2. 2.penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
3. 3.tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
4. 4.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:
1. 1.untuk kepentingan umum;
2. 2.pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
3. 3.terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
4. 4.menimbulkan permasalahan di masyarakat, dan
c.menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.
1. 7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.aparat pengawasan intern pemerintah; dan
2. b.satuan tugas penertiban.
(3)Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(5)Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan untuk:
1. a.pemerintah pusat dilaksanakan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan PUB; dan
2. b.pemerintah daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan PUB.
(6)Pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2024 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 11A

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9A

Pasal 11A

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021