DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya masih belum mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah suatu standar pelayanan dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
5.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
6.Zat Adiktif adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.
7.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat.
8.Pecandu NAPZA yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis.
9.Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
10.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11.Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.
14.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
15.Konselor Adiksi adalah pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pengalaman praktik.
16.Rujukan adalah pengalihan layanan yang diperlukan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada lembaga/institusi lain yang kompeten demi pemulihan dirinya.

Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA bertujuan:

a.menjadi acuan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
b.memberikan perlindungan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
c.memberikan arah dan pedoman kinerja pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;dan
d.meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA ditujukan kepada:

a.IPWL Rehabilitasi Sosial;
b.unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
c.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
d.Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
e.masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.standar Rehabilitasi Sosial; dan
b.standar kelembagaan.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA bertujuan agar:

a.mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dalam bentuk:

a.motivasi dan diagnosis psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.bimbingan mental spiritual;
e.bimbingan fisik;
f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g.pelayanan aksesibilitas;
h.bantuan dan asistensi sosial;
i.bimbingan resosialisasi;
j.bimbingan lanjut; dan/atau
k.rujukan.

Pasal 8

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 9

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 10

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya masih belum mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah suatu standar pelayanan dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
5.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
6.Zat Adiktif adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.
7.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat.
8.Pecandu NAPZA yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis.
9.Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
10.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11.Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah lembaga milik Pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.
14.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
15.Konselor Adiksi adalah pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pengalaman praktik.
16.Rujukan adalah pengalihan layanan yang diperlukan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada lembaga/institusi lain yang kompeten demi pemulihan dirinya.

Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA bertujuan:

a.menjadi acuan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
b.memberikan perlindungan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
c.memberikan arah dan pedoman kinerja pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;dan
d.meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA ditujukan kepada:

a.IPWL Rehabilitasi Sosial;
b.unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
c.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
d.Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
e.masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.standar Rehabilitasi Sosial; dan
b.standar kelembagaan.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA bertujuan agar:

a.mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dalam bentuk:

a.motivasi dan diagnosis psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.bimbingan mental spiritual;
e.bimbingan fisik;
f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g.pelayanan aksesibilitas;
h.bantuan dan asistensi sosial;
i.bimbingan resosialisasi;
j.bimbingan lanjut; dan/atau
k.rujukan.

Pasal 8

Pasal 9

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022