DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5.Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6.Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
2.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.
4.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat PMKM adalah entitas yang menjalankan kegiatan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang sudah terdaftar dalam Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/sistem informasi Kementerian.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
14.Eselon I adalah pimpinan tinggi madya pada unit kerja Eselon I selaku penanggung jawab program.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah;
b.penerima Bantuan Pemerintah;
c.mekanisme pengalokasian Bantuan Pemerintah;
d.penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.petunjuk pelaksanaan;
g.pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
h.Peran Pemerintah Daerah;
i.tindak lanjut pengawasan; dan
j.sanksi.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Jenis Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.pemberian beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan sarana dan/atau prasarana produksi;
5. e.bantuan sarana dan/atau prasarana pemasaran;
6. f.bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
7. g.bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; dan
8. h.bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
(2)Bentuk Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang; SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(3)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan:
1. a.tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah;
2. b.diamanatkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden; dan/atau
3. c.mendapat penugasan Presiden.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
1. a.PMKM;
2. b.wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan/atau
4. d.Pemerintah Daerah, yang melaksanakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada PMKM dan/atau wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara
(3)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada PMKM, pendamping usaha mikro dan usaha kecil, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(4)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan/atau prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada PMKM, wirausaha nonaparatur Sipil Negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan/atau prasarana pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN kepada PMKM, wirausaha nonaparatur Sipil Negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(6)Bantuan Pemerintah berupa bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada PMKM dan/atau Pemerintah Daerah.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan permodalan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada PMKM dan/atau wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(8)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan kepada PMKM, wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
(9)Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Anggaran Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kementerian.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Eselon I.
(3)Eselon I melakukan verifikasi dokumen atas usulan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eselon I dapat membentuk tim kerja.
(5)Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian. SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

Pasal 7

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon I.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Eselon I.
(2)Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Eselon I setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif.
(3)Dalam hal penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan, selain berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penerima Bantuan Pemerintah juga dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian antara Eselon I dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam kondisi tertentu, penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keadaan kahar termasuk bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
2. b.adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program atau kegiatan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan.
(3)Perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1)Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian dan/atau melalui skema Tugas Pembantuan.
(2)Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema langsung oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah. SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN
(3)Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(4)Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…