Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia
Kementerian yang membidangi urusan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia mengemban mandat krusial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, menyerap sebagian besar tenaga kerja, dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kemenyejarahan lembaga ini menegaskan pengakuan negara terhadap vitalnya sektor UMKM bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ruang lingkup Kementerian UMKM mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, kementerian ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan, standar, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM. Aspek pelayanan meliputi penyediaan berbagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM, seperti pendampingan, pelatihan, akses pembiayaan, dan pemasaran.
Intervensi strategis Kementerian UMKM berfokus pada peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas dan kualitas produk, serta perluasan akses pasar. Kementerian juga mendorong penguatan ekosistem digital dan pemberdayaan kewirausahaan. Melalui program-program ini, UMKM didorong untuk bertransformasi dan meningkatkan daya saingnya.
Kementerian UMKM memiliki peran krusial dalam berbagai isu nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Peran kementerian ini juga vital dalam pemerataan ekonomi, peningkatan daya saing bangsa, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Warga negara, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat berinteraksi dengan Kementerian UMKM untuk berbagai kebutuhan. Hal ini termasuk saat membutuhkan informasi regulasi, mencari akses program pelatihan dan pendampingan, atau fasilitasi pembiayaan usaha. Mereka juga dapat mencari bantuan untuk perluasan jaringan pemasaran atau proses perizinan usaha.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang vital dalam mendukung dan mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Mandatnya yang luas mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM. Peran kementerian ini sangat signifikan dalam mengatasi isu-isu nasional seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, urusan pemerintah yang dilimpahkan, peyelenggaraan dekonsentrasi, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dalam penyelenggaraan infrastruktur publik, standar tempat promosi dan tempat pengembangan usaha, bentuk tempat promisu dan tempat pengembangan usaha, mekanisme pemanfaatan tempat promosi dan tempat pengembangan usaha, kewajiban pengelola tempat promosi dan tempat pengembangan usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil, pengawasan dan pelaporan, pemberian apresiasi dan tindak lanjut hasil pengawasan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, alokasi dan perencanaan DAK nonfisik bagi usaha mikro dan usaha kecil, penggunaan DAK nonfisik bagi UMK, penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan, pelatihan, pendampingan, pendataan lengkap, penyelenggaraan inkubasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penggunaan APBD, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029
Data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik IndonesiaLihat semua
Rata-Rata Upah Buruh Industri Kecil Indonesia 2015 - 2025
Upah buruh industri kecil naik signifikan 2015-2025
Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura menurut jenis tanaman di Indonesia
Hortikultura · Satuan: Persen · Tahun 2018
Jumlah Tenaga Kerja UMKM Indonesia
UMKM mampu berkontribusi sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak dibanding sektor usaha lainnya.