DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, urusan pemerintah yang dilimpahkan, peyelenggaraan dekonsentrasi, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditetapkan dengan peraturan menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Menimbang : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SM.1: … SM.2: … SM: …
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6794);
5.Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7.Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau SM.1: … SM.2: … SM: … kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6.DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
7.Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Perangkat GWPP adalah perangkat daerah provinsi yang memiliki tugas membantu gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

(1)Menteri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja Kementerian. SM.1: … SM.2: … SM: …
(3)Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)GWPP melalui Perangkat GWPP melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(2)Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah, yang terdiri atas:
1. a.unit kerja sekretariat pada organisasi perangkat daerah bidang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan nomenklatur tunggal; atau
2. b.unit kerja bidang usaha mikro, kecil, dan menengah pada Perangkat GWPP dengan nomenklatur nontunggal.
(3)Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan keuangan;
2. b.pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan pada daerah provinsi; dan/atau
3. c.pelaksanaan program dan kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung program prioritas Kementerian.

Pasal 4

(1)Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur melalui Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA Petikan pada masing-masing daerah.
(3)Mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk kegiatan:

a.perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
b.perawatan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah;
c.pengadaaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan/atau
d.rutinitas kantor yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. SM.1: … SM.2: … SM: …

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), GWPP berkewajiban untuk:
1. a.melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
3. c.menyiapkan Perangkat GWPP yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
4. d.menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan
5. e.melakukan koordinasi, pengendalian, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal GWPP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
1. a.memberikan surat teguran kepada GWPP;
2. b.menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; dan/atau
3. c.menghentikan pencairan dana Dekonsentrasi
(3)Penundaan dan penghentian pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi:
1. a.kuasa pengguna anggaran;
2. b.pejabat pembuat komitmen;
3. c.pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
4. d.bendahara pengeluaran; dan
5. e.staf pengelola keuangan.
(2)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh GWPP.
(3)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex officio dijabat oleh kepala Perangkat GWPP yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(4)Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
(5)Pejabat pengelola keuangan selain kuasa pengguna anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran.
(6)Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru.

Pasal 8

GWPP dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan staf SM.1: … SM.2: … SM: … pengelola keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

(1)Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta memiliki sertifikat di bidangnya.
(2)Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat GWPP dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari unit kerja eselon I penanggung jawab program.
(3)Persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilaksanakan reviu oleh inspektorat Kementerian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…