DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 1/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank;
c.bahwa praktik audit intern bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5.Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
6.Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.
7.Standar Profesional Audit Intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar.
8.Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.
9.Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern.

BAB II

AUDIT INTERN

Pasal 2

(1)Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
(2)Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern.
(3)Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

BAB III

STRUKTUR, WEWENANG, DAN TUGAS POKOK SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 3

(1)SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
(2)Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada:
1. a.direktur utama; atau
2. b.Dewan Komisaris.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(4)Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pasal 4

SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

a.mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
b.melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
c.menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
d.melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan
e.mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tugas pokok SKAI paling sedikit:

a.membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
b.membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
c.mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
d.memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

BAB IV

FUNGSI KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 6

(1)Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
(2)Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
1. a.memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. b.memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. c.memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. d.menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
5. e.menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. f.memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. g.melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. h.memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. i.melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. j.memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
  1. 1.terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
  2. 2.penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; dan
  3. 3.pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank; dan
11. k.bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
  1. 1.menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak; dan
  2. 2.merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
(3)Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB V

ETIKA PROFESIONAL

Pasal 7

(1)Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
(2)Cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang berlaku.

Pasal 8

(1)Bank wajib:
1. a.menetapkan SKAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh;
2. b.memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis; dan
3. c.memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
(2)Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Pasal 9

Bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:

a.dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
b.menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
c.menghindari benturan kepentingan; dan
d.mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.

BAB VI

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 10

(1)Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit:
1. a.struktur dan kedudukan SKAI;
2. b.tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
3. c.wewenang SKAI;
4. d.Kode Etik Audit Intern;
5. e.persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. f.pertanggungjawaban SKAI;
7. g.larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
8. h.kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
9. i.syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. j.tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
11. k.persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. l.prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
13. m.kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
14. n.kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern.
(2)Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:
1. a.pelaksanaan audit;
2. b.inisiasi komunikasi dengan auditee pada Bank;
3. c.pemeriksaan aktivitas Bank; dan
4. d.kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.
(3)Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
(4)Piagam audit intern harus dapat diakses oleh:
1. a.seluruh pemangku kepentingan intern Bank; dan
2. b.pemangku kepentingan ekstern Bank melalui situs web Bank untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik.
(5)Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank;
c.bahwa praktik audit intern bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5.Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
6.Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.
7.Standar Profesional Audit Intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar.
8.Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.
9.Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern.

BAB II

AUDIT INTERN

Pasal 2

(1)Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
(2)Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern.
(3)Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

BAB III

STRUKTUR, WEWENANG, DAN TUGAS POKOK SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 3

(1)SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
(2)Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada:
1. a.direktur utama; atau
2. b.Dewan Komisaris.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(4)Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pasal 4

SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

a.mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
b.melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
c.menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
d.melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan
e.mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tugas pokok SKAI paling sedikit:

a.membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
b.membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
c.mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
d.memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

BAB IV

FUNGSI KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 6

(1)Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
(2)Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
1. a.memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. b.memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. c.memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. d.menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
5. e.menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. f.memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. g.melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. h.memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. i.melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. j.memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
  1. 1.terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
  2. 2.penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; dan
  3. 3.pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank; dan
11. k.bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
  1. 1.menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak; dan
  2. 2.merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
(3)Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB V

ETIKA PROFESIONAL

Pasal 7

(1)Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
(2)Cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang berlaku.

Pasal 8

(1)Bank wajib:
1. a.menetapkan SKAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh;
2. b.memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis; dan
3. c.memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
(2)Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Pasal 9

Bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:

a.dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
b.menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
c.menghindari benturan kepentingan; dan
d.mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.

BAB VI

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 10

(1)Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit:
1. a.struktur dan kedudukan SKAI;
2. b.tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
3. c.wewenang SKAI;
4. d.Kode Etik Audit Intern;
5. e.persyaratan auditor intern dalam SKAI;
6. f.pertanggungjawaban SKAI;
7. g.larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
8. h.kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
9. i.syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
10. j.tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
11. k.persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
12. l.prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
13. m.kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
14. n.kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern.
(2)Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:
1. a.pelaksanaan audit;
2. b.inisiasi komunikasi dengan auditee pada Bank;
3. c.pemeriksaan aktivitas Bank; dan
4. d.kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.
(3)Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
(4)Piagam audit intern harus dapat diakses oleh:
1. a.seluruh pemangku kepentingan intern Bank; dan
2. b.pemangku kepentingan ekstern Bank melalui situs web Bank untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik.
(5)Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.