Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ruang lingkup operasional OJK mencakup regulasi, pengawasan, dan pelayanan di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Fungsi ini didukung oleh sistem informasi seperti SIPELAKU dan SIPASTI untuk memastikan kepatuhan dan memberantas aktivitas keuangan ilegal.
2 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang krusial, bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembentukannya merupakan respons terhadap kebutuhan akan lembaga independen yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, menggantikan fungsi pengawasan yang sebelumnya terbagi di beberapa institusi.
Ruang lingkup OJK mencakup aspek regulasi, pengawasan, dan pelayanan. Dalam hal regulasi, OJK mengeluarkan berbagai peraturan terkait perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, hingga penyediaan kanal pelindungan konsumen. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh pelaku di sektor jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan praktik bisnis yang sehat.
OJK mengimplementasikan berbagai program strategis, seperti Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 serta Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026-2030. Lembaga ini juga aktif dalam pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto, serta mendorong keuangan berkelanjutan melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2.
OJK memainkan peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), OJK secara konsisten menghentikan kegiatan penipuan dan investasi ilegal untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial. OJK juga berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dan berbagai program edukasi.
Warga negara harus berurusan dengan OJK jika mengalami masalah atau sengketa dengan lembaga jasa keuangan, di mana pengaduan dapat diajukan melalui Portal Pelindungan Konsumen OJK. Untuk memverifikasi legalitas suatu entitas keuangan, seperti penyelenggara pinjaman online atau platform aset kripto, warga dapat memeriksa daftar yang diterbitkan OJK. Selain itu, OJK menyediakan berbagai sumber daya informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
OJK merupakan pilar penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. Dengan mandat yang luas meliputi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen, OJK secara aktif mengimplementasikan berbagai program strategis. Peran OJK sangat vital dalam melindungi masyarakat dari risiko finansial dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam kegiatan perbankan, diperlukan pengaturan yang standar mengenai pengelolaan rekening Giro dan Tabungan nasabah pada Bank Umum. Selama ini, kebijakan internal masing-masing bank menimbulkan variasi dalam prosedur pembukaan, penutupan, dan pengaktifan kembali rekening, penentuan kriteria rekening tidak aktif atau dormant, serta mekanisme komunikasi dengan nasabah. Variasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian atas hak dan kewajiban nasabah serta perbedaan layanan antarbank. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum untuk memastikan perlindungan nasabah, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin keseragaman dan transparansi prosedur pengelo
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penilaian kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali bagi pihak utama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2018 Tahun 2018
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tahun 2017
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tahun 2014
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tahun 2014
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Lihat semua
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi menurun drastis sepanjang 2026
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi komunikasi dan keuangan meningkat signifikan pada 2026
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi turun drastis sejak Februari
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi perawatan pribadi fluktuatif dengan puncak Oktober
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi informasi komunikasi keuangan cenderung fluktuatif rendah
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi informasi komunikasi keuangan naik signifikan hingga pertengahan tahun
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi informasi, komunikasi, dan jasa keuangan fluktuatif rendah sepanjang
Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia 2024 - 2025
Inflasi perawatan pribadi melonjak tajam 2025
