LembagaLembaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ruang lingkup operasional OJK mencakup regulasi, pengawasan, dan pelayanan di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Fungsi ini didukung oleh sistem informasi seperti SIPELAKU dan SIPASTI untuk memastikan kepatuhan dan memberantas aktivitas keuangan ilegal.

OJK

2 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu

AlamatJakarta
Tautan resmiWebsiteTikTok

Kepemimpinan

Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang krusial, bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembentukannya merupakan respons terhadap kebutuhan akan lembaga independen yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, menggantikan fungsi pengawasan yang sebelumnya terbagi di beberapa institusi.

Ruang lingkup OJK mencakup aspek regulasi, pengawasan, dan pelayanan. Dalam hal regulasi, OJK mengeluarkan berbagai peraturan terkait perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, hingga penyediaan kanal pelindungan konsumen. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh pelaku di sektor jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan praktik bisnis yang sehat.

OJK mengimplementasikan berbagai program strategis, seperti Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 serta Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026-2030. Lembaga ini juga aktif dalam pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto, serta mendorong keuangan berkelanjutan melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2.

OJK memainkan peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), OJK secara konsisten menghentikan kegiatan penipuan dan investasi ilegal untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial. OJK juga berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dan berbagai program edukasi.

Warga negara harus berurusan dengan OJK jika mengalami masalah atau sengketa dengan lembaga jasa keuangan, di mana pengaduan dapat diajukan melalui Portal Pelindungan Konsumen OJK. Untuk memverifikasi legalitas suatu entitas keuangan, seperti penyelenggara pinjaman online atau platform aset kripto, warga dapat memeriksa daftar yang diterbitkan OJK. Selain itu, OJK menyediakan berbagai sumber daya informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

OJK merupakan pilar penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. Dengan mandat yang luas meliputi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen, OJK secara aktif mengimplementasikan berbagai program strategis. Peran OJK sangat vital dalam melindungi masyarakat dari risiko finansial dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif.

Kebijakan

DokumenLihat semua

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Lihat semua

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi perawatan pribadi menurun drastis sepanjang 2026

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi komunikasi dan keuangan meningkat signifikan pada 2026

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Januari–Agustus 2026

Inflasi perawatan pribadi turun drastis sejak Februari

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Desember 2025

Inflasi perawatan pribadi fluktuatif dengan puncak Oktober

Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025

Inflasi informasi komunikasi keuangan cenderung fluktuatif rendah

Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi informasi komunikasi keuangan naik signifikan hingga pertengahan tahun

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025

Inflasi informasi, komunikasi, dan jasa keuangan fluktuatif rendah sepanjang

Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia 2024 - 2025

Inflasi perawatan pribadi melonjak tajam 2025