DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tahun 2022

Nomor: 1/POJK.03/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah, melalui penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor agar masyarakat dapat memperoleh produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2022, No.10
c.bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF. 2022, No.10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif. 2022, No.10
6.Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif.
7.Tabungan Dasar atau Basic Saving Account yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif.
8.Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

(1)Setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
(2)Untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.
(3)Lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Ketentuan mengenai dokumen pendukung untuk pengajuan izin penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa Bank. 2022, No.10

Pasal 4

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai.
(2)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. c.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
4. d.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 5

Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:

a.BSA;
b.kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
c.produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik:
1. a.hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
2. b.dalam mata uang Rupiah;
3. c.tanpa batas minimum setoran;
4. d.tanpa batas minimum saldo rekening; 2022, No.10
5. e.batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. f.batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. g.dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
8. h.dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
  1. 1.administrasi bulanan;
  2. 2.pembukaan rekening;
  3. 3.transaksi penyetoran tunai;
  4. 4.transaksi transfer masuk;
  5. 5.transaksi pemindahbukuan; dan
  6. 6.penutupan rekening;
9. i.biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah);
10. j.mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
11. k.tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
(2)Bank hanya dapat membukakan rekening BSA kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain.
(3)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. 2022, No.10
(4)Bank dapat menetapkan kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu.
(5)Bank dapat menetapkan:
1. a.nama produk BSA; dan
2. b.bentuk bukti kepemilikan BSA.
(6)Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur.
(7)Bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
(8)Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai melayani BSA pada setiap jaringan kantor Bank.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal:
1. a.jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f atau huruf g; dan/atau
2. b.saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
(2)Perubahan status tabungan BSA menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah:
1. a.Bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah BSA; atau 2022, No.10
2. b.Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah BSA untuk mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
(3)Konfirmasi persetujuan dari Bank dan/atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bank.

Pasal 8

(1)Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah BSA, dengan ketentuan:
1. a.Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan
2. b.kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank.
(2)Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
1. a.jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; dan
2. b.batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(3)Bank dapat menetapkan jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
(4)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 9

(1)Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen 2022, No.10 Laku Pandai.
(2)Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank.
(3)Pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui:
1. a.rekening BSA milik debitur; dan/atau
2. b.rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur.

BAB III

PERSYARATAN BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan
b.memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah, melalui penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor agar masyarakat dapat memperoleh produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2022, No.10
c.bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF. 2022, No.10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif. 2022, No.10
6.Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif.
7.Tabungan Dasar atau Basic Saving Account yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif.
8.Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

(1)Setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
(2)Untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.
(3)Lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Ketentuan mengenai dokumen pendukung untuk pengajuan izin penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa Bank. 2022, No.10

Pasal 4

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai.
(2)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. c.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
4. d.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 5

Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:

a.BSA;
b.kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
c.produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik:
1. a.hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
2. b.dalam mata uang Rupiah;
3. c.tanpa batas minimum setoran;
4. d.tanpa batas minimum saldo rekening; 2022, No.10
5. e.batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. f.batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. g.dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
8. h.dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
  1. 1.administrasi bulanan;
  2. 2.pembukaan rekening;
  3. 3.transaksi penyetoran tunai;
  4. 4.transaksi transfer masuk;
  5. 5.transaksi pemindahbukuan; dan
  6. 6.penutupan rekening;
9. i.biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah);
10. j.mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
11. k.tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
(2)Bank hanya dapat membukakan rekening BSA kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain.
(3)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. 2022, No.10
(4)Bank dapat menetapkan kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu.
(5)Bank dapat menetapkan:
1. a.nama produk BSA; dan
2. b.bentuk bukti kepemilikan BSA.
(6)Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur.
(7)Bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
(8)Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai melayani BSA pada setiap jaringan kantor Bank.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal:
1. a.jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f atau huruf g; dan/atau
2. b.saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
(2)Perubahan status tabungan BSA menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah:
1. a.Bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah BSA; atau 2022, No.10
2. b.Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah BSA untuk mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
(3)Konfirmasi persetujuan dari Bank dan/atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bank.

Pasal 8

(1)Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah BSA, dengan ketentuan:
1. a.Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan
2. b.kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank.
(2)Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
1. a.jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; dan
2. b.batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(3)Bank dapat menetapkan jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
(4)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 9

(1)Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen 2022, No.10 Laku Pandai.
(2)Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank.
(3)Pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui:
1. a.rekening BSA milik debitur; dan/atau
2. b.rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur.

BAB III

PERSYARATAN BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan
b.memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik.