DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini membahas tentang ketentuan umum, produk derivatif keuangan, pelaku derivatif keuangan, penyelenggaraan infrastruktur pasar derivatif keuangan, pengumuman, pegawasan, pelaporan, perlindungan konsumen, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
c.bahwa untuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang telah memperoleh persetujuan atas izin dari otoritas terkait ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2.Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
3.Derivatif Keuangan adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset keuangan yang mendasarinya.
4.Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
5.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
6.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

a.menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 7.Penyelenggara Pasar Alternatif yang selanjutnya disingkat PPA adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.
2. 8.Sistem Perdagangan Alternatif, yang selanjutnya disingkat SPA, adalah SPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. 9.Underlying adalah aset keuangan yang digunakan sebagai dasar transaksi kontrak Derivatif Keuangan.
4. 10.Anggota Kliring adalah anggota penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan berdasarkan peraturan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
5. 11.Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan untuk menyelesaikan transaksi Derivatif Keuangan dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
6. 12.Posisi Terbuka adalah posisi kontrak Derivatif Keuangan baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
7. 13.Likuidasi Kontrak adalah penutupan posisi terbuka Anggota Kliring oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
8. 14.Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring untuk menyelesaikan kontrak Derivatif Keuangan dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas kontrak Derivatif Keuangan yang sama.
9. 15.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.
10. 16.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
11. 17.Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan adalah Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli Derivatif Keuangan untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain.
12. 18.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pengaturan dan pengawasan untuk komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang terkait Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan meliputi:

a.produk Derivatif Keuangan;
b.pelaku Derivatif Keuangan; dan
c.penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan, dengan aset yang mendasari berupa Efek.

BAB II

PRODUK DERIVATIF KEUANGAN

Pasal 4

(1)Produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan Underlying berupa:
  1. 1.indeks saham di Bursa Efek;
  2. 2.Efek atau sekumpulan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA;
  3. 3.surat berharga negara atau sekumpulan surat berharga negara;
  4. 4.indeks saham asing; dan/atau
  5. 5.saham tunggal asing.
2. b.kontrak opsi atas Efek; dan
3. c.kontrak Derivatif Keuangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan produk Derivatif Keuangan dengan Underlying berupa Efek selain produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Setiap produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diperdagangkan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Setiap produk Derivatif Keuangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi dengan:
1. a.kajian atas produk Derivatif Keuangan dan Underlying dari kontrak Derivatif Keuangan;
2. b.ketersediaan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring dan penyimpanan, dan/atau penjaminan penyelesaian atas produk Derivatif Keuangan;
3. c.dukungan anggota penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan;
4. d.dukungan lembaga penilaian harga Efek, dalam hal Underlying suatu produk Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
5. e.ketersediaan pengaturan di penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan; dan
6. f.persetujuan atas Underlying dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan selaku pemilik Underlying.
(2)Dalam hal Underlying suatu produk Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan harus menggunakan harga pasar wajar Efek dan/atau indeks Efek yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga Efek.
(3)Dalam hal Underlying suatu produk Derivatif Keuangan berupa indeks saham atau saham tunggal asing, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dilengkapi:
1. a.perjanjian dengan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan; atau
2. b.persyaratan yang mengacu pada ketentuan dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan.

Pasal 7

(1)Permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bersama oleh:
1. a.Bursa Efek atau PPA dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
2. b.penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan dan penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan transaksi kontrak Derivatif Keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi.
(2)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Keuangan dilakukan dengan penyerahan Underlying.

Pasal 8

Permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dokumen paling sedikit:

1.kajian, paling sedikit memuat:

a.latar belakang dan tujuan kontrak Derivatif Keuangan;
b.dasar pemilihan Underlying;
c.spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan paling sedikit memuat: 1) jenis dan periode kontrak Derivatif Keuangan; 2) agunan yang dibutuhkan; 3) penentuan penghitungan nilai kontrak Derivatif Keuangan dan angka pengganda; dan 4) penentuan penghitungan harga penyelesaian;
d.sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pengawasan, dan manajemen risiko atas kontrak Derivatif Keuangan; dan
e.penerapan produk serupa di negara lain;
1. 2.bukti yang menyatakan kesiapan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas kontrak Derivatif Keuangan;
2. 3.bukti dukungan anggota penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan;
3. 4.bukti dukungan lembaga penilaian harga Efek, dalam hal Underlying suatu kontrak Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang atau sukuk;
4. 5.pengaturan atas kontrak Derivatif Keuangan; dan
5. 6.bukti perjanjian dengan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan atau persetujuan atas Underlying dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan selaku pemilik Underlying.

Pasal 9

(1)Dalam memproses permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kontrak Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta:
1. a.perubahan materi;
2. b.tambahan informasi; dan/atau
3. c.tambahan dokumen, yang berhubungan dengan kontrak Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4)Apabila perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jangka waktu penelahaan atas permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan menerima perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Pasal 10

(1)Produk Derivatif Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi harus diajukan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh:

1.penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan; atau
2.pedagang dan/atau pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi, dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip atas Pelaku dan Produk Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen paling sedikit:
1. a.hasil kajian atas kontrak Derivatif Keuangan;
2. b.spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan; dan
3. c.fotokopi persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…