DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 Tahun 2015

Nomor: 10/POJK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerbitan sertifikat deposito harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank, serta memperhatikan pula prinsip syariah untuk penerbitan sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah;
c.bahwa pengaturan mengenai sertifikat deposito pada saat ini sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank; Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2.Lembaga ...
2.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat;
3.Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

BAB II

BENTUK DAN PENERBIT SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 2

(1)Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).
(2)Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib bersifat atas pengganti.
(3)Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di LPP.

Pasal 3

(1)Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperlukan untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank.
(4)Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
(5). Persyaratan ...
(5)Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 4

(1)Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing.
(2)Sertifikat Deposito dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

BAB III

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 5

(1)Nominal Sertifikat Deposito paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
(2)Jangka waktu Sertifikat Deposito paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 6

(1)Bunga Sertifikat Deposito bagi Bank Umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.
(2)Imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank dilarang menerbitkan Sertifikat Deposito yang bersifat derivatif dan/atau dikaitkan dengan produk keuangan lainnya.

Pasal 8

(1)Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip pengamanan dan transparansi produk.
(2)Karakteristik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMANTAUAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 9

(1)Bank wajib mencatat kepemilikan pertama Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat atau Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
(2)Pada saat pencairan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, Bank wajib memastikan endosemen yang pertama sesuai dengan pemilik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada Bank dan meneliti endosemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir.
(3)Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank.

Pasal 10

(1)Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan oleh LPP.
(2)Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerbitan sertifikat deposito harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank, serta memperhatikan pula prinsip syariah untuk penerbitan sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah;
c.bahwa pengaturan mengenai sertifikat deposito pada saat ini sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2.Lembaga ...
2.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat;
3.Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

BAB II

BENTUK DAN PENERBIT SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 2

(1)Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).
(2)Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib bersifat atas pengganti.
(3)Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di LPP.

Pasal 3

(1)Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperlukan untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank.
(4)Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
(5). Persyaratan ...
(5)Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 4

(1)Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing.
(2)Sertifikat Deposito dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

BAB III

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 5

(1)Nominal Sertifikat Deposito paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
(2)Jangka waktu Sertifikat Deposito paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 6

(1)Bunga Sertifikat Deposito bagi Bank Umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.
(2)Imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank dilarang menerbitkan Sertifikat Deposito yang bersifat derivatif dan/atau dikaitkan dengan produk keuangan lainnya.

Pasal 8

(1)Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip pengamanan dan transparansi produk.
(2)Karakteristik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMANTAUAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 9

(1)Bank wajib mencatat kepemilikan pertama Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat atau Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
(2)Pada saat pencairan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, Bank wajib memastikan endosemen yang pertama sesuai dengan pemilik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada Bank dan meneliti endosemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir.
(3)Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank.

Pasal 10

(1)Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan oleh LPP.
(2)Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.