DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Nomor: 10 /POJK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
3.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Tata Kelola Manajer Investasi yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Manajer Investasi.
6.Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
9.Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
10.Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.
1. 11.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
2. 12.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Manajer Investasi.
3. 13.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
4. 14.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal.
5. 15.Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
a.kegiatan dan jenis usaha;
b.cara pengelolaan; dan/atau
c.jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah di Pasar Modal.
1. 16.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 17.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. 18.Stewardship adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (fiduciary duties) atas dana kelolaan yang dipercayakan Nasabah.

Pasal 2

(1)Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3)Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
1. a.komitmen pemegang saham dan RUPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. c.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. d.larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. e.remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
6. f.Dewan Pengawas Syariah;
7. g.etika bisnis;
8. h.kebijakan penanganan benturan kepentingan;
9. i.pengendalian internal;
10. j.Rencana Bisnis;
11. k.Stewardship;
12. l.kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan Nasabah;
13. m.Situs Web; dan
14. n.pelaporan.

BAB II

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

Pasal 3

(1)Pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2)Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 4

(1)Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi.
(2)Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite investasi, dan/atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi.

Pasal 5

(1)Manajer Investasi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Manajer Investasi.
(2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib didahului pemanggilan RUPS.
(3)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
(4)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
1. a.tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
2. b.tempat penyelenggaraan RUPS;
3. c.mata acara rapat; dan
4. d.informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(5)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

Pasal 6

(1)Manajer Investasi wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2)Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(3)Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan secara cuma-cuma di kantor Manajer Investasi jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pasal 7

Pengambilan keputusan RUPS wajib:

a.mendukung pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dan
b.mendahulukan kepentingan Nasabah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
(2)Manajer Investasi wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
(3)Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi paling sedikit:
1. a.tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. b.anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. c.jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. d.mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
5. e.hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
6. f.keputusan RUPS.

Pasal 9

(1)Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
(2)Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BAB III

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

a.ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
b.kondisi Manajer Investasi;
c.keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d.efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
3.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Tata Kelola Manajer Investasi yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Manajer Investasi.
6.Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
9.Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
10.Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:

a.saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau
b.saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.
1. 11.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
2. 12.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Manajer Investasi.
3. 13.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
4. 14.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal.
5. 15.Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
a.kegiatan dan jenis usaha;
b.cara pengelolaan; dan/atau
c.jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah di Pasar Modal.
1. 16.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 17.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. 18.Stewardship adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (fiduciary duties) atas dana kelolaan yang dipercayakan Nasabah.

Pasal 2

(1)Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3)Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
1. a.komitmen pemegang saham dan RUPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. c.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. d.larangan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. e.remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
6. f.Dewan Pengawas Syariah;
7. g.etika bisnis;
8. h.kebijakan penanganan benturan kepentingan;
9. i.pengendalian internal;
10. j.Rencana Bisnis;
11. k.Stewardship;
12. l.kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan Nasabah;
13. m.Situs Web; dan
14. n.pelaporan.

BAB II

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

Pasal 3

(1)Pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2)Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 4

(1)Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi.
(2)Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite investasi, dan/atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi.

Pasal 5

(1)Manajer Investasi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Manajer Investasi.
(2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib didahului pemanggilan RUPS.
(3)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
(4)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
1. a.tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
2. b.tempat penyelenggaraan RUPS;
3. c.mata acara rapat; dan
4. d.informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(5)Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.

Pasal 6

(1)Manajer Investasi wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2)Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(3)Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan secara cuma-cuma di kantor Manajer Investasi jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Pasal 7

Pengambilan keputusan RUPS wajib:

a.mendukung pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dan
b.mendahulukan kepentingan Nasabah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.
(2)Manajer Investasi wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.
(3)Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi paling sedikit:
1. a.tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. b.anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. c.jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. d.mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
5. e.hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
6. f.keputusan RUPS.

Pasal 9

(1)Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
(2)Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BAB III

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:

a.ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
b.kondisi Manajer Investasi;
c.keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
d.efektivitas dalam pengambilan keputusan.