DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tahun 2021

Nomor: 10/POJK.05/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); www.peraturan.go.id 2021, No.145 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama www.peraturan.go.id 2021, No.145 Indonesia.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA

Pasal 2

(1)Bentuk badan hukum LKM terdiri atas:
1. a.koperasi; atau
2. b.perseroan terbatas.
(2)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah www.peraturan.go.id 2021, No.145 daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
(3)Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.koperasi.
(4)Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

LKM dilarang dimiliki oleh pihak selain:

a.warga negara Indonesia;
b.badan usaha milik desa/kelurahan;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
d.koperasi.

Pasal 4

LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Pasal 5

(1)Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
(2)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit: www.peraturan.go.id 2021, No.145
1. a.Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(3)Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.
(4)Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak berasal dari pinjaman; dan
2. b.tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan www.peraturan.go.id 2021, No.145 ini harus dilampiri dengan:
1. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS;
2. b.data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.daftar riwayat hidup;
  3. 3.surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan: a) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus; b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan www.peraturan.go.id 2021, No.145 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi; g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
  4. 4.surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan
  6. 6.surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi www.peraturan.go.id 2021, No.145 LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
3. c.data pemegang saham atau anggota:
  1. 1.dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.
  2. 2.dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.145 d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: 1) tidak berasal dari pinjaman; dan 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
  3. 3.dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait penyertaan modal pada LKM;
4. d.surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
5. e.struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
6. f.sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:
  1. 1.pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
  2. 2.penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan;
  3. 3.penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan
  4. 4.penyelesaian piutang macet;
7. g.rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat:
  1. 1.target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
  2. 2.target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan
  3. 3.langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud, www.peraturan.go.id 2021, No.145 bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;
8. h.bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku:
  1. 1.atas nama LKM; atau
  2. 2.atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi, pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
9. i.bukti kesiapan operasional berupa:
  1. 1.daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
  3. 3.daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan
10. j.laporan posisi keuangan pembukaan.

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2)Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(3)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara. www.peraturan.go.id 2021, No.145
(4)Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(5)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(6)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 8

(1)Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri:
1. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
2. b.laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;
3. c.laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya;
4. d.laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; www.peraturan.go.id 2021, No.145
6. f.data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
7. g.struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e; dan
8. h.sistem dan prosedur kerja LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
(2)Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(3)Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
2. b.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(6)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(7)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(8)Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. www.peraturan.go.id 2021, No.145
(9)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(10)Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(11)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 9

(1)LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
(2)LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3)Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan. www.peraturan.go.id 2021, No.145

Pasal 10

(1)Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:
1. a.“Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
2. b.“Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); www.peraturan.go.id 2021, No.145 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama www.peraturan.go.id 2021, No.145 Indonesia.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA

Pasal 2

(1)Bentuk badan hukum LKM terdiri atas:
1. a.koperasi; atau
2. b.perseroan terbatas.
(2)Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah www.peraturan.go.id 2021, No.145 daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
(3)Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.koperasi.
(4)Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

LKM dilarang dimiliki oleh pihak selain:

a.warga negara Indonesia;
b.badan usaha milik desa/kelurahan;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
d.koperasi.

Pasal 4

LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Pasal 5

(1)Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
(2)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit: www.peraturan.go.id 2021, No.145
1. a.Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(3)Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.
(4)Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak berasal dari pinjaman; dan
2. b.tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan www.peraturan.go.id 2021, No.145 ini harus dilampiri dengan:
1. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS;
2. b.data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.daftar riwayat hidup;
  3. 3.surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan: a) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus; b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan www.peraturan.go.id 2021, No.145 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi; g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
  4. 4.surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan
  6. 6.surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi www.peraturan.go.id 2021, No.145 LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
3. c.data pemegang saham atau anggota:
  1. 1.dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.
  2. 2.dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.145 d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: 1) tidak berasal dari pinjaman; dan 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
  3. 3.dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait penyertaan modal pada LKM;
4. d.surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
5. e.struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
6. f.sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:
  1. 1.pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
  2. 2.penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan;
  3. 3.penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan
  4. 4.penyelesaian piutang macet;
7. g.rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat:
  1. 1.target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
  2. 2.target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan
  3. 3.langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud, www.peraturan.go.id 2021, No.145 bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;
8. h.bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku:
  1. 1.atas nama LKM; atau
  2. 2.atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi, pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
9. i.bukti kesiapan operasional berupa:
  1. 1.daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
  3. 3.daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan
10. j.laporan posisi keuangan pembukaan.

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2)Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(3)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara. www.peraturan.go.id 2021, No.145
(4)Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
(5)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(6)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 8

(1)Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri:
1. a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
2. b.laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;
3. c.laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya;
4. d.laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; www.peraturan.go.id 2021, No.145
6. f.data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
7. g.struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e; dan
8. h.sistem dan prosedur kerja LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
(2)Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(3)Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
2. b.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(6)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
(7)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(8)Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. www.peraturan.go.id 2021, No.145
(9)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(10)Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(11)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 9

(1)LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
(2)LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3)Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan. www.peraturan.go.id 2021, No.145

Pasal 10

(1)Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:
1. a.“Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
2. b.“Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.