DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 11/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai standar internasional;
c.bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank serta penyesuaian rasio-rasio permodalan;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Direksi:

a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 3.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
1. 4.Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:
a.perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b.perusahaan partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c.perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d.entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
1. 5.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
2. 6.Capital Equivalency Maintained Assets, yang selanjutnya disingkat CEMA, adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.
3. 7.Internal Capital Adequacy Assessment Process, yang selanjutnya disingkat ICAAP, adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
4. 8.Supervisory Review and Evaluation Process, yang selanjutnya disingkat SREP, adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
5. 9.Capital Conservation Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
6. 10.Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
7. 11.Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank, yang selanjutnya disebut Capital Surcharge untuk D-SIB, adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
8. 12.Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
9. 13.Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
10. 14.Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
11. 15.Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
a.diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi: 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (price movement); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits);
b.lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.
1. 16.Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
(2)Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
(3)Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
1. a.8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
2. b.9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
3. c.10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
4. d.11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
(5)Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
1. a.pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
2. b.pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
3. c.dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Pasal 3

(1)Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Capital Conservation Buffer;
2. b.Countercyclical Buffer; dan/atau
3. c.Capital Surcharge untuk D-SIB.
(3)Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur:
1. a.Capital Conservation Buffer ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
2. b.Countercyclical Buffer ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
3. c.Capital Surcharge untuk D-SIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.
(4)Besarnya persentase Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan penetapan otoritas yang berwenang.
(5)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besarnya persentase Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(6)Dalam menetapkan besar Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang.
(7)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase Capital Surcharge untuk D-SIB yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(8)Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1).
(9)Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1) dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
1. a.modal inti utama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
2. b.modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
3. c.modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

(1)Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
(2)Kewajiban pembentukan Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku bagi seluruh Bank.
(3)Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
(2)Pembentukan Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap:
1. a.sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
2. b.sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
3. c.sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
4. d.sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
(3)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(4)Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(5)Metode perhitungan dan tata cara pembentukan Capital Surcharge untuk D-SIB diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan metode perhitungan dan tata cara pembentukan Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 8

(1)Bank dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(2)Bank dikenakan pembatasan distribusi laba jika distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Bank wajib melaksanakan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

MODAL

Pasal 9

(1)Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
1. a.modal inti (Tier 1) yang meliputi:
  1. 1.modal inti utama (Common Equity Tier 1);
  2. 2.modal inti tambahan (Additional Tier 1); dan
2. b.modal pelengkap (Tier 2).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22.
(3)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu.
(4)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank harus:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
2. b.memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down, dalam hal Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability).
(5)Fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

Pasal 10

(1)Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
1. a.dana usaha;
2. b.laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
3. c.laba tahun berjalan setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
4. d.cadangan umum;
5. e.saldo surplus revaluasi aset tetap;
6. f.pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
7. g.cadangan tujuan; dan
8. h.cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
(2)Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, dan Pasal 22.
(3)Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
1. a.posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan;
2. b.posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya;
3. c.posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, menjadi faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai standar internasional;
c.bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank serta penyesuaian rasio-rasio permodalan;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Direksi:

a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 3.Dewan Komisaris:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
1. 4.Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:
a.perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
b.perusahaan partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c.perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d.entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
1. 5.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
2. 6.Capital Equivalency Maintained Assets, yang selanjutnya disingkat CEMA, adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.
3. 7.Internal Capital Adequacy Assessment Process, yang selanjutnya disingkat ICAAP, adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
4. 8.Supervisory Review and Evaluation Process, yang selanjutnya disingkat SREP, adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
5. 9.Capital Conservation Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
6. 10.Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
7. 11.Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank, yang selanjutnya disebut Capital Surcharge untuk D-SIB, adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
8. 12.Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
9. 13.Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
10. 14.Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
11. 15.Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
a.diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi: 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (price movement); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits);
b.lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.
1. 16.Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
(2)Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
(3)Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
1. a.8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
2. b.9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
3. c.10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
4. d.11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
(5)Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
1. a.pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
2. b.pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
3. c.dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Pasal 3

(1)Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Capital Conservation Buffer;
2. b.Countercyclical Buffer; dan/atau
3. c.Capital Surcharge untuk D-SIB.
(3)Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur:
1. a.Capital Conservation Buffer ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
2. b.Countercyclical Buffer ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
3. c.Capital Surcharge untuk D-SIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.
(4)Besarnya persentase Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan penetapan otoritas yang berwenang.
(5)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besarnya persentase Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(6)Dalam menetapkan besar Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang.
(7)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase Capital Surcharge untuk D-SIB yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(8)Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1).
(9)Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1) dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
1. a.modal inti utama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
2. b.modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
3. c.modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

(1)Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
(2)Kewajiban pembentukan Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku bagi seluruh Bank.
(3)Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
(2)Pembentukan Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap:
1. a.sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
2. b.sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
3. c.sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
4. d.sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
(3)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(4)Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(5)Metode perhitungan dan tata cara pembentukan Capital Surcharge untuk D-SIB diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan metode perhitungan dan tata cara pembentukan Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

Pasal 8

(1)Bank dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(2)Bank dikenakan pembatasan distribusi laba jika distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Bank wajib melaksanakan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

MODAL

Pasal 9

(1)Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
1. a.modal inti (Tier 1) yang meliputi:
  1. 1.modal inti utama (Common Equity Tier 1);
  2. 2.modal inti tambahan (Additional Tier 1); dan
2. b.modal pelengkap (Tier 2).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22.
(3)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu.
(4)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank harus:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
2. b.memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down, dalam hal Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability).
(5)Fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

Pasal 10

(1)Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
1. a.dana usaha;
2. b.laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
3. c.laba tahun berjalan setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
4. d.cadangan umum;
5. e.saldo surplus revaluasi aset tetap;
6. f.pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
7. g.cadangan tujuan; dan
8. h.cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
(2)Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, dan Pasal 22.
(3)Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
1. a.posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan;
2. b.posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya;
3. c.posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, menjadi faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).