DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022

Nomor: 11/POJK.03/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan eksposur risiko bagi bank sehingga bank perlu memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan teknologi informasi agar penyelenggaraan teknologi informasi bank dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank;
c.bahwa sejalan dengan dinamika pengaturan terkait penggunaan teknologi informasi serta perkembangan standar nasional dan internasional, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); dan
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
5.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
6.Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Bank dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
7.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
8.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

BAB II

TATA KELOLA TI BANK

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI.
(2)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank mempertimbangkan faktor paling sedikit:
1. a.strategi dan tujuan bisnis Bank;
2. b.ukuran dan kompleksitas bisnis Bank;
3. c.peran TI bagi Bank;
4. d.metode pengadaan sumber daya TI;
5. e.risiko dan permasalahan terkait TI;
6. f.praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional; dan
7. g.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan kegiatan paling sedikit:
1. a.evaluasi atas pilihan strategi, pengarahan atas strategi penyelenggaraan TI, dan pemantauan pencapaian strategi;
2. b.penyelarasan, perencanaan, dan pengorganisasian seluruh unit, strategi, dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan TI;
3. c.pendefinisian, akuisisi, dan implementasi atas solusi TI serta integrasinya dalam proses bisnis Bank;
4. d.penyediaan dukungan operasional layanan TI kepada pemangku kepentingan; dan
5. e.pemantauan kinerja dan kesesuaian penyelenggaraan TI dengan target kinerja intern, www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK pengendalian intern, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerapan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh unit dan/atau fungsi:
1. a.pengelola TI; dan
2. b.pengguna TI, pada Bank.

Pasal 3

(1)Dalam menerapkan tata kelola TI, Bank wajib melakukan pemetaan, perencanaan, dan/atau penetapan atas aspek paling sedikit:
1. a.proses bisnis;
2. b.struktur organisasi;
3. c.kebijakan, standar, dan prosedur;
4. d.kebutuhan dan alur informasi pendukung proses bisnis;
5. e.sumber daya manusia pendukung;
6. f.budaya TI; dan
7. g.infrastruktur dan aplikasi.
(2)Bank memastikan terciptanya sinergi pada seluruh aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bank wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Bank wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara berkala.

Pasal 4

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat pada www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan tata kelola TI.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.menetapkan rencana strategis TI;
b.menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
c.mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
1. 1.penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
2. 2.efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;
3. 3.penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
4. 4.tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
5. 5.dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI; dan
b.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

Pasal 7

(1)Bank wajib memiliki komite pengarah TI.
(2)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
1. a.rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
2. b.kebijakan, standar, dan prosedur TI;
3. c.kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI;
4. d.kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI;
5. e.evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
6. f.pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
7. g.upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
8. h.kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
(3)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
1. a.direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara TI;
2. b.direktur yang membawahkan satuan kerja manajemen risiko;
3. c.pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja penyelenggara TI; dan
4. d.pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja pengguna TI.
(4)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh salah satu direktur Bank merangkap sebagai anggota. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

Pasal 8

(1)Bank wajib memiliki satuan kerja penyelenggara TI yang bertanggung jawab atas pengelolaan TI.
(2)Pengelolaan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa aktivitas:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan atau pengembangan;
3. c.pengoperasian; dan
4. d.pemantauan, atas kegiatan penyelenggaraan TI.
(3)Aktivitas pengelolaan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Direksi untuk mencapai tujuan bisnis Bank.

Pasal 9

(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
2. b.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
3. c.penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola TI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan eksposur risiko bagi bank sehingga bank perlu memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan teknologi informasi agar penyelenggaraan teknologi informasi bank dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank;
c.bahwa sejalan dengan dinamika pengaturan terkait penggunaan teknologi informasi serta perkembangan standar nasional dan internasional, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); dan
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
5.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
6.Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Bank dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
7.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
8.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

BAB II

TATA KELOLA TI BANK

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI.
(2)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank mempertimbangkan faktor paling sedikit:
1. a.strategi dan tujuan bisnis Bank;
2. b.ukuran dan kompleksitas bisnis Bank;
3. c.peran TI bagi Bank;
4. d.metode pengadaan sumber daya TI;
5. e.risiko dan permasalahan terkait TI;
6. f.praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional; dan
7. g.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menerapkan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan kegiatan paling sedikit:
1. a.evaluasi atas pilihan strategi, pengarahan atas strategi penyelenggaraan TI, dan pemantauan pencapaian strategi;
2. b.penyelarasan, perencanaan, dan pengorganisasian seluruh unit, strategi, dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan TI;
3. c.pendefinisian, akuisisi, dan implementasi atas solusi TI serta integrasinya dalam proses bisnis Bank;
4. d.penyediaan dukungan operasional layanan TI kepada pemangku kepentingan; dan
5. e.pemantauan kinerja dan kesesuaian penyelenggaraan TI dengan target kinerja intern, www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK pengendalian intern, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penerapan tata kelola TI yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh unit dan/atau fungsi:
1. a.pengelola TI; dan
2. b.pengguna TI, pada Bank.

Pasal 3

(1)Dalam menerapkan tata kelola TI, Bank wajib melakukan pemetaan, perencanaan, dan/atau penetapan atas aspek paling sedikit:
1. a.proses bisnis;
2. b.struktur organisasi;
3. c.kebijakan, standar, dan prosedur;
4. d.kebutuhan dan alur informasi pendukung proses bisnis;
5. e.sumber daya manusia pendukung;
6. f.budaya TI; dan
7. g.infrastruktur dan aplikasi.
(2)Bank memastikan terciptanya sinergi pada seluruh aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bank wajib menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Bank wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara berkala.

Pasal 4

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.menetapkan rencana strategis TI;
b.menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
c.mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
1. 1.penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
2. 2.efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;
3. 3.penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
4. 4.tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
5. 5.dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

a.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI; dan
b.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

Pasal 7

(1)Bank wajib memiliki komite pengarah TI.
(2)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
1. a.rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
2. b.kebijakan, standar, dan prosedur TI;
3. c.kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI;
4. d.kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI;
5. e.evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
6. f.pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
7. g.upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
8. h.kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
(3)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
1. a.direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara TI;
2. b.direktur yang membawahkan satuan kerja manajemen risiko;
3. c.pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja penyelenggara TI; dan
4. d.pejabat tertinggi yang memimpin satuan kerja pengguna TI.
(4)Komite pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh salah satu direktur Bank merangkap sebagai anggota. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK

Pasal 8

(1)Bank wajib memiliki satuan kerja penyelenggara TI yang bertanggung jawab atas pengelolaan TI.
(2)Pengelolaan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa aktivitas:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan atau pengembangan;
3. c.pengoperasian; dan
4. d.pemantauan, atas kegiatan penyelenggaraan TI.
(3)Aktivitas pengelolaan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Direksi untuk mencapai tujuan bisnis Bank.

Pasal 9

(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
2. b.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
3. c.penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola TI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2022, No.5/OJK