DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemisahan unit syariah, insentif dalam pemisahan unit syariah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a.memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
1. 2.Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
a.memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
1. 3.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
2. 4.Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. 5.Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
4. 6.Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
5. 7.Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. 8.Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAB II

PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Pasal 2

Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan tujuan:

a.memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi;
b.menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien;
c.memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia; dan
d.melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Pasal 3

(1)Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Unit Syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.terdapat permintaan sendiri dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; atau
3. c.pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi.
(2)Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; atau
2. b.mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.
(3)Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan dengan mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan, yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah, paling sedikit:
1. a.bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memilih cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengalihan portofolio kepesertaan meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah;
2. b.bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memilih cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:
  1. 1.dana tabarru’;
  2. 2.dana investasi peserta;
  3. 3.dana perusahaan minimal sebesar penyisihan ujrah pada saat pengalihan; dan
  4. 4.qardh yang diperlukan pada saat pengalihan.
(4)Pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan Unit Syariahnya telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; dan
2. b.ekuitas minimum Unit Syariah telah mencapai paling sedikit sebesar:
  1. 1.Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Unit Syariah Perusahaan Asuransi; dan
  2. 2.Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Unit Syariah Perusahaan Reasuransi, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
(3)Dalam hal selama proses Pemisahan Unit Syariah, aset dan/atau ekuitas Unit Syariah menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, untuk melakukan Pemisahan Unit Syariah.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

a.tidak mengurangi hak pemegang polis dan peserta; dan
b.tidak menyebabkan:
1. 1.Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;
2. 2.Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
3. 3.Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki Unit Syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.
(2)Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pasal 7

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.
(2)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan cara mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib melakukan:
1. a.penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. b.penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari investor baru; dan/atau
3. c.pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(3)Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan belum melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.
(4)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan dikenakan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemegang polis dan peserta.

Pasal 8

(1)Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2)Dalam hal ekuitas Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lebih besar dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah wajib memenuhi ketentuan nilai ekuitas paling sedikit sebesar ekuitas Unit Syariah pada saat sebelum Pemisahan Unit Syariah.
(3)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang memiliki Unit Syariah dilarang menggunakan laba usaha dari Unit Syariah selain untuk peningkatan ekuitas Unit Syariah.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Pasal 10

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
1. a.memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta;
2. b.mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
3. c.memberikan pengembalian hak kepada pemegang polis, peserta, dan pihak terkait jika terjadi penolakan.
(2)Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
(4)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dilakukan sesuai dengan pengalihan portofolio yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
1. a.memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
2. b.mengumumkan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta, setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah persetujuan pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(9)Dalam hal proses Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahaan Unit Syariah wajib:
1. a.melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah; dan
2. b.mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
(10)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, pemberitahuan, pengumuman, pelaporan, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk Pemisahan Unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penurunan tingkat kesehatan.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberlakukan pentahapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
(3)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melanggar ketentuan:
1. a.penyampaian perubahan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
2. b.pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melanggar ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5)Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6)Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…