DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha, penyelenggaraan pejaminan, imbal jasa, cadangan, klaim, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih, retensi sendiri, kapasitas penjaminan dan nilai penjaminan bagi usaha produktif, larangan, ekuitas, investasi lembaga penjamin, tingkat kesehatan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, pelaporan, perlindungan konsumen, pedoman akuntansi lembaga penjamin, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri lembaga penjamin di Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
2.Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah.
3.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan.
5.Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah.
6.Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
7.Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
8.Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.
9.Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
10.Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.
11.Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
12.Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada terjamin.
13.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
14.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
15.Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
16.Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
17.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
18.Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
19.Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
20.Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.
21.Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
22.Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
23.Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
24.Imbal Jasa Kafalah yang selanjutnya disingkat IJK adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah.
25.Imbal Jasa Penjaminan Ulang yang selanjutnya disingkat IJPU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang.
26.Imbal Jasa Kafalah Ulang yang selanjutnya disingkat IJKU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah.
27.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
28.Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
29.Direksi adalah organ Lembaga Penjamin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penjamin untuk kepentingan Lembaga Penjamin, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penjamin serta mewakili Lembaga Penjamin, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
30.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penjamin yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

BAB II

Kegiatan Usaha

Pasal 2

(1)Usaha penjaminan meliputi:
1. a.penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
2. b.penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. c.penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
(2)Selain usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan penjaminan dapat melakukan:
1. a.penjaminan atas surat utang;
2. b.penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. c.penjaminan transaksi dagang;
4. d.penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
5. e.penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. f.penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
7. g.penjaminan letter of credit;
8. h.penjaminan kepabeanan (customs bond);
9. i.penjaminan cukai;
10. j.pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
11. k.kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
(4)Dalam melakukan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
(5)Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.
(6)Lembaga Penjamin dilarang menjamin risiko selain kegagalan pemenuhan kewajiban finansial dari pihak Terjamin.

Pasal 3

(1)Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.memenuhi ketentuan tingkat likuiditas minimum; dan
2. b.tidak sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Permohonan persetujuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus melampirkan dokumen:
1. a.surat permohonan persetujuan kegiatan usaha yang ditandatangani oleh Direksi tercantum dalam Lampiran pada format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.deskripsi uraian kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
  1. 1.produk penjaminan;
  2. 2.uraian manfaat penjaminan;
  3. 3.perhitungan penetapan IJP atau IJK;
  4. 4.mekanisme Klaim; dan
  5. 5.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan usaha untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
4. d.spesimen Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen selain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
(8)Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dianggap membatalkan permohonan.
(9)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasannya.
(10)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan.

Pasal 4

(1)Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinilai membahayakan keberlangsungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Lembaga Penjamin untuk menghentikan kegiatan usaha.
(2)Lembaga Penjamin wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tingkat kesehatan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2; dan
2. b.tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai tingkat kesehatan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memenuhi:
1. a.total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali; dan
2. b.rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen).
(4)Permohonan persetujuan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus melampirkan dokumen:
1. a.surat permohonan persetujuan kegiatan usaha lainnya yang ditandatangani oleh Direksi tercantum dalam Lampiran pada format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.deskripsi uraian kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
3. c.analisis prospek usaha; dan
4. d.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional.
(5)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen selain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan melakukan kelayakan analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
(8)Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(9)Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
(10)Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dianggap membatalkan permohonan.
(11)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penolakan harus dilakukan secara tertulis disertai dengan alasannya.
(12)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
(13)Dalam hal kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat dilaksanakan bersamaan dengan permohonan perizinan, persetujuan, atau pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan.

Pasal 6

(1)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen persetujuan yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan persetujuan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan persetujuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat
(1)dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan:
1. a.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
2. b.pembatalan persetujuan; dan/atau
3. c.penilaian kembali terhadap pihak utama.
(4)Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing- masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)Lembaga Penjamin telah menyelesaikan penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6)Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7)Sanksi pembekuan kegiatan usaha atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(8)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(9)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin telah menyelesaikan penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(10)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(11)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan.
(12)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENJAMINAN

Pasal 8

(1)Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, berupa Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.
(2)Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
(3)Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.

Pasal 9

(1)Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
1. a.nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
2. b.uraian manfaat penjaminan;
3. c.jenis penjaminan;
4. d.nilai penjaminan;
5. e.nilai IJP atau IJK;
6. f.jangka waktu penjaminan;
7. g.penghentian penjaminan, baik dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah maupun dari pihak Penerima Jaminan atau Terjamin termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh; dan
8. h.penyesuaian penjaminan dalam hal terdapat perubahan dalam perjanjian pokok.
(2)Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Kafalah harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
  1. 1.kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; dan/atau
  2. 2.hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah; dan
2. b.pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
(3)Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4)Setiap Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
(5)Dalam hal diperlukan, Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.
(6)Penetapan jangka waktu penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
(7)Jangka waktu penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah atas profil risiko objek penjaminan.

Pasal 10

Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah diterbitkan setelah Lembaga Penjamin menerima imbal jasa.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…