DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

POJK tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja UUS. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam hal penguatan permodalan dan efisiensi UUS, penguatan kepengurusan UUS, dan penyempurnaan ketentuan terkait persyaratan dan proses pemisahan UUS yang diselaraskan dengan strategi konsolidasi perbankan. POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional dan bank umum syariah, Penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi. POJK UUS akan menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku yaitu PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya PBI No. 15/14/PBI/2013, serta ketentuan pelaksanaannya SEBI No. 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/51/DPbS. Selain itu, POJK UUS juga akan mencabut POJK No. 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5.Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
6.Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor UUS di bawah KCS yang membantu KCS melaksanakan kegiatan usaha perbankan, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat KCPS melakukan usaha.
7.Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor UUS yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan.
8.Terminal Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah layanan UUS berupa alat atau mesin elektronik yang disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang ditempatkan baik di dalam maupun di luar kantor UUS.
9.Kantor di Luar Negeri adalah kantor UUS yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa KCS, KCPS, kantor perwakilan, atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor UUS beroperasi.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS BUK dan BUS sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, atau organ atau pihak yang setara bagi BUK dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.
11.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham BUK atau BUS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham BUK atau BUS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BUK atau BUS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Direksi adalah organ BUK dan BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUK dan BUS untuk kepentingan BUK dan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUK dan BUS serta mewakili BUK dan BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Dewan Komisaris adalah organ BUK dan BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
15.Pejabat Eksekutif UUS adalah pejabat eksekutif yang membawahkan UUS, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan UUS atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional UUS.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

BAB II

PERMODALAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS.
(2)Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.
(3)Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha UUS.

Pasal 3

(1)Dana usaha pembukaan UUS ditetapkan dan dipelihara paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2)UUS yang telah ada wajib memenuhi dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada 31 Desember 2024, dilakukan dengan tahapan:
1. a.Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada 31 Desember 2023; dan
2. b.Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada 31 Desember 2024.
(3)UUS bank milik pemerintah daerah yang telah ada wajib memenuhi dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada 31 Desember 2025, dilakukan dengan tahapan:
1. a.Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada 31 Desember 2024; dan
2. b.Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada 31 Desember 2025.
(4)Dana usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus disisihkan dalam bentuk tunai.
(5)BUK yang memiliki UUS wajib memelihara jumlah dana bersih yang ditempatkan pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK dimaksud paling sedikit sebesar dana usaha UUS.
(6)OJK dapat menetapkan dana usaha pembukaan UUS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbeda dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 4

(1)Dalam hal UUS tidak memenuhi persyaratan dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b atau Pasal 3 ayat (3) huruf b, BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS yang telah ada atau UUS lain.
(2)Dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
(3)Penyampaian permohonan izin untuk mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS yang telah ada atau UUS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan OJK.
(4)BUK yang memiliki UUS yang tidak mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS yang telah ada atau UUS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian izin untuk mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS yang telah ada atau UUS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

(1)UUS dibuka dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin OJK.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk izin usaha.
(3)Permohonan untuk memperoleh izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh BUK kepada OJK, disertai pemenuhan persyaratan dokumen pengajuan permohonan izin usaha pembukaan UUS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4)BUK yang mengajukan permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pembukaan UUS.

Pasal 6

(1)OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(2)Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
2. b.evaluasi atas penjelasan yang diberikan oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
3. c.wawancara terhadap direktur utama BUK, komisaris utama BUK, dan calon direktur yang membawahkan UUS; dan
4. d.wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pasal 7

(1)BUK yang telah mendapat izin usaha UUS dari OJK harus melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
(2)Direktur yang membawahkan UUS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
(3)Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
(4)Dalam hal BUK yang telah memperoleh izin usaha tidak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), izin usaha yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi batal dan tidak berlaku.

Pasal 8

(1)UUS yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas frasa “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK, pada kantor UUS yang bersangkutan.
(2)Dalam hal UUS menggunakan logo sebagai identitas tambahan, UUS wajib mencantumkan nama UUS sebagai identitas utama.

Pasal 9

(1)BUK yang memiliki UUS dan/atau UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), ayat (3), ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)UUS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3)Dalam hal BUK yang memiliki UUS dan/atau UUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), ayat (3), ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8, dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
2. b.pembekuan kegiatan usaha tertentu.
(4)Dalam hal UUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8, pihak utama BUK yang memiliki UUS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(5)BUK yang memiliki UUS dan/atau UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4), dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha UUS.

BAB III

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF UUS

Pasal 10

(1)Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.
(2)BUK yang memiliki UUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan UUS.
(3)Direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap tugas BUK lainnya.
(4)Direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola syariah.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…