DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Semakin kompleks kegiatan usaha lembaga jasa keuangan (LJK) mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK terhadap potensi terjadinya fraud. Risiko terjadinya Fraud menjadi penting karena berdampak pada kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah maupun kepada masyarakat. Untuk meminimalisasi terjadinya fraud, diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Saat ini, strategi anti fraud telah berjalan di industri bank umum, industri perasuransian, dan industri perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh OJK, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia 2. Dalam POJK ini mengatur antara lain: a. Jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta) c. Kewajiban LJK untuk menyusun dan menerapkan strategi anti fraud; d. Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; e. Kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai; f. Kewajiban LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK; g. Jenis dan pedoman pengisian laporan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada OJK, yaitu terdiri dari strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, laporan kejadian fraud berdampak signifikan; dan h. Penyampaian laporan wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti fraud oleh lembaga jasa keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun https://jdih.ojk.go.id/ 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia https://jdih.ojk.go.id/ Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan https://jdih.ojk.go.id/ lainnya.
2.Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK di antaranya nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4.Fraud adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
5.Strategi Anti Fraud adalah strategi LJK dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi Fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud.
6.Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Dewan Komisaris adalah organ LJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai https://jdih.ojk.go.id/ dengan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direkti bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas:

a.korupsi meliputi:
1. 1.benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen;
2. 2.penyuapan;
3. 3.penerimaan tidak sah; dan/atau
4. 4.pemerasan;
b.penyalahgunaan aset meliputi:
1. 1.penyalahgunaan uang tunai;
2. 2.penyalahgunaan persediaan; dan/atau
3. 3.penyalahgunaan aset lainnya;
c.kecurangan laporan keuangan meliputi:
1. 1.melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
2. 2.mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
d.penipuan;
e.pembocoran informasi rahasia; dan/atau
f.tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 3

(1)LJK meliputi:
1. a.bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
2. b.perusahaan efek; dan
3. c.perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud.
(2)Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di LJK berjalan secara https://jdih.ojk.go.id/ efektif.
(3)LJK memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan Strategi Anti Fraud.
(4)Penyusunan dan penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi paling sedikit Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit:
1. a.kondisi lingkungan internal dan eksternal;
2. b.kompleksitas kegiatan usaha;
3. c.jenis Fraud;
4. d.risiko terkait Fraud; dan
5. e.kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
(2)Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha LJK tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.
(3)Penerapan Strategi Anti Fraud wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK paling sedikit meliputi:
1. a.Konsumen;
2. b.internal LJK; dan
3. c.pihak lain.
(4)Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud, LJK menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti Fraud dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.

Pasal 5

Penyusunan dan penerapan Strategi Anti Fraud terdiri atas 4 (empat) pilar, meliputi:

a.pencegahan;
b.deteksi;
c.investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
d.pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 6

(1)LJK yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
(2)LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kebijakan dan prosedur;
3. c.struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan
4. d.pengendalian dan pemantauan, https://jdih.ojk.go.id/ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

(1)Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti Fraud, LJK wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti Fraud.
(2)LJK harus melakukan:
1. a.edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan
2. b.edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti Fraud, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud dalam organisasi LJK.
(2)Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.bertanggung jawab kepada anggota Direksi; dan
2. b.memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
(3)Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.sertifikat keahlian di bidang anti Fraud;
2. b.pengalaman di bidang anti Fraud; dan/atau
3. c.pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.

Pasal 9

(1)LJK, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing- masing LJK.
(3)Dalam hal LJK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa: https://jdih.ojk.go.id/
1. a.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
2. b.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
3. c.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
4. d.pembekuan kegiatan usaha tertentu.
(4)Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa larangan sebagai pihak utama LJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.
(5)Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAPORAN

Pasal 10

(1)LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. b.Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti Fraud dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.
(2)Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Fraud Berdampak Signifikan.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
(4)Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)Pedoman Pengisian Laporan Fraud Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. https://jdih.ojk.go.id/

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…