DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Nomor: 13 /POJK.02/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
2.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3.Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
4.Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.
5.Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, Penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA IKD

Pasal 2

(1)IKD dilaksanakan oleh Penyelenggara secara bertanggung jawab.
(2)Pengaturan IKD dilakukan dengan tujuan untuk:
1. a.mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab;
2. b.mendukung pemantauan IKD yang efektif; dan
3. c.mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup IKD meliputi:

a.penyelesaian transaksi;
b.penghimpunan modal;
c.pengelolaan investasi;
d.penghimpunan dan penyaluran dana;
e.perasuransian;
f.pendukung pasar;
g.pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
h.aktivitas jasa keuangan lainnya.

Pasal 4

Kriteria IKD meliputi:

a.bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
b.menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
c.mendukung inklusi dan literasi keuangan;
d.bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
e.dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
f.menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
g.memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 5

(1)Penyelenggara terdiri dari:
1. a.Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
(3)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mengelola portofolio atau exposure.

Pasal 6

(1)Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan bagi Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencatatan atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penyelenggara dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara meliputi:
1. a.salinan akta pendirian badan hukum Penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus;
2. b.penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
3. c.data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
4. d.rencana bisnis.
(4)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pencatatan secara elektronik untuk pencatatan IKD maka permohonan pencatatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pencatatan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

REGULATORY SANDBOX

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk memastikan IKD memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory Sandbox dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dikecualikan sementara dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu.
(3)Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut:
1. a.selama Penyelenggara berada di dalam Regulatory Sandbox;
2. b.mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.pengecualian sementara hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.merupakan bisnis model yang baru;
3. c.memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
4. d.terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
5. e.kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Regulatory Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

Pasal 10

Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
b.berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;
c.mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
d.mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
e.berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
2.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3.Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
4.Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.
5.Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, Penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA IKD

Pasal 2

(1)IKD dilaksanakan oleh Penyelenggara secara bertanggung jawab.
(2)Pengaturan IKD dilakukan dengan tujuan untuk:
1. a.mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab;
2. b.mendukung pemantauan IKD yang efektif; dan
3. c.mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup IKD meliputi:

a.penyelesaian transaksi;
b.penghimpunan modal;
c.pengelolaan investasi;
d.penghimpunan dan penyaluran dana;
e.perasuransian;
f.pendukung pasar;
g.pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
h.aktivitas jasa keuangan lainnya.

Pasal 4

Kriteria IKD meliputi:

a.bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
b.menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
c.mendukung inklusi dan literasi keuangan;
d.bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
e.dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
f.menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
g.memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 5

(1)Penyelenggara terdiri dari:
1. a.Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
(3)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mengelola portofolio atau exposure.

Pasal 6

(1)Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan bagi Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencatatan atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penyelenggara dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara meliputi:
1. a.salinan akta pendirian badan hukum Penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus;
2. b.penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
3. c.data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
4. d.rencana bisnis.
(4)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pencatatan secara elektronik untuk pencatatan IKD maka permohonan pencatatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pencatatan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

REGULATORY SANDBOX

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk memastikan IKD memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory Sandbox dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dikecualikan sementara dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu.
(3)Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut:
1. a.selama Penyelenggara berada di dalam Regulatory Sandbox;
2. b.mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.pengecualian sementara hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.merupakan bisnis model yang baru;
3. c.memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
4. d.terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
5. e.kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Regulatory Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

Pasal 10

Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
b.berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;
c.mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
d.mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
e.berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.