DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tahun 2015

Nomor: 13/POJK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;
c.bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan SALINAN OTORITAS JASA KEUANGAN tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2.Direksi:

a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 3.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 4.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
2. 5.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
3. 6.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

(1)BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. b.Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu: 1) kebijakan Manajemen Risiko; 2) prosedur Manajemen Risiko; dan 3) penetapan limit Risiko.
3. c.Kecukupan proses dan sistem yaitu: 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan 2) sistem informasi Manajemen Risiko.
4. d.Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

(1)Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
1. a.Risiko kredit;
2. b.Risiko operasional;
3. c.Risiko kepatuhan;
4. d.Risiko likuiditas;
5. e.Risiko reputasi; dan
6. f.Risiko stratejik.
(2)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d.
(4)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 3 (tiga) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(5)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
1. a.memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan
2. b.tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(6)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
1. a.memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
2. b.melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a.

Pasal 5

(1)Kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3. c.mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan 2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
(2)Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b.memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
c.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
d.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 7

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) paling sedikit meliputi:

a.Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
b.Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c.Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d.Penetapan penilaian peringkat Risiko;
e.Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; dan
f.Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8

(1)Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2) paling sedikit meliputi:
1. a.jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
2. b.dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.
(2)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3) meliputi:
1. a.limit secara keseluruhan;
2. b.limit per jenis Risiko; dan
3. c.limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

(1)BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
1. a.sistem informasi manajemen yang memadai; dan
2. b.laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
1. a.karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan
2. b.Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
2. b.penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko.
(3)Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. b.penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.
(4)Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;
c.bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2.Direksi:

a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 3.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 4.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
2. 5.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
3. 6.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

(1)BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. b.Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu: 1) kebijakan Manajemen Risiko; 2) prosedur Manajemen Risiko; dan 3) penetapan limit Risiko.
3. c.Kecukupan proses dan sistem yaitu: 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan 2) sistem informasi Manajemen Risiko.
4. d.Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

(1)Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
1. a.Risiko kredit;
2. b.Risiko operasional;
3. c.Risiko kepatuhan;
4. d.Risiko likuiditas;
5. e.Risiko reputasi; dan
6. f.Risiko stratejik.
(2)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d.
(4)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 3 (tiga) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(5)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
1. a.memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan
2. b.tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(6)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
1. a.memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
2. b.melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

(2)huruf a.

Pasal 5

(1)Kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
3. c.mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. d.memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. e.memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. f.bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan 2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
(2)Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
b.memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
c.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
d.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 7

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) paling sedikit meliputi:

a.Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
b.Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c.Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d.Penetapan penilaian peringkat Risiko;
e.Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; dan
f.Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8

(1)Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2) paling sedikit meliputi:
1. a.jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
2. b.dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.
(2)Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3) meliputi:
1. a.limit secara keseluruhan;
2. b.limit per jenis Risiko; dan
3. c.limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

(1)BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
1. a.sistem informasi manajemen yang memadai; dan
2. b.laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
1. a.karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan
2. b.Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
2. b.penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko.
(3)Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. b.penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.
(4)Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.