DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 13/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh data dan informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah secara efektif dan efisien, laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4.Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPR untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.
5.Laporan Bulanan BPRS adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.

BAB II

LAPORAN BPR DAN BPRS MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 2

(1)Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
1. a.Laporan Bulanan BPR;
2. b.Laporan Bulanan BPRS;
3. c.rencana bisnis serta laporan realisasi rencana bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(3)BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1)Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
1. a.BPR dan BPRS yang baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau
2. b.BPR dan BPRS yang mengalami gangguan teknis.
(2)BPR dan BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai alasan.
(3)BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(4)Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu periode penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur.
(5)BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(6)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
(7)Apabila gangguan teknis dapat diatasi sebelum 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan secara luring, BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan, dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
(9)BPR dan BPRS tetap bertanggung jawab terhadap laporan BPR dan BPRS yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang berbeda dengan batas waktu penyampaian laporan apabila terjadi kondisi tertentu.

Pasal 5

BPR dan BPRS yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS.

Pasal 6

BPR dan BPRS dinyatakan menyampaikan laporan BPR dan BPRS pada tanggal diterimanya laporan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)BPR dan BPRS wajib menunjuk dan menyampaikan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan melalui surat paling lambat pada:
1. a.tanggal 30 April 2019 bagi BPR; dan
2. b.tanggal 30 September 2019 bagi BPRS, yang dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)BPR dan BPRS wajib melaporkan setiap perubahan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan penanggung jawab laporan BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menunjuk pengganti penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.
(5)BPR dan BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait penggantian penanggung jawab laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penggantian penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.

BAB III

LAPORAN BULANAN BPR DAN LAPORAN BULANAN BPRS

Pasal 8

(1)Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.data pokok;
2. b.laporan posisi keuangan;
3. c.rekening administratif;
4. d.laba rugi;
5. e.daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
6. f.informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
7. g.rasio keuangan triwulanan.
(2)Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data pokok;
2. b.laporan posisi keuangan;
3. c.rekening administratif;
4. d.laba rugi;
5. e.daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
6. f.laporan mingguan cash ratio;
7. g.informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum penyaluran dana;
8. h.rasio keuangan triwulanan;
9. i.daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
10. j.daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
11. k.daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
12. l.daftar rincian distribusi bagi hasil.
(3)Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mencakup informasi gabungan seluruh kantor dan informasi masing-masing kantor BPR dan BPRS.
(4)Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
(5)Dalam hal terdapat kesalahan atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan, BPR dan BPRS wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis dalam hal terdapat koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.

Pasal 10

BPR dan BPRS wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh data dan informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah secara efektif dan efisien, laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4.Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPR untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.
5.Laporan Bulanan BPRS adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.

BAB II

LAPORAN BPR DAN BPRS MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 2

(1)Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
1. a.Laporan Bulanan BPR;
2. b.Laporan Bulanan BPRS;
3. c.rencana bisnis serta laporan realisasi rencana bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(3)BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1)Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
1. a.BPR dan BPRS yang baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau
2. b.BPR dan BPRS yang mengalami gangguan teknis.
(2)BPR dan BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai alasan.
(3)BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(4)Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu periode penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur.
(5)BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(6)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
(7)Apabila gangguan teknis dapat diatasi sebelum 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan secara luring, BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan, dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
(9)BPR dan BPRS tetap bertanggung jawab terhadap laporan BPR dan BPRS yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BPR dan BPRS dinyatakan menyampaikan laporan BPR dan BPRS pada tanggal diterimanya laporan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)BPR dan BPRS wajib menunjuk dan menyampaikan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan melalui surat paling lambat pada:
1. a.tanggal 30 April 2019 bagi BPR; dan
2. b.tanggal 30 September 2019 bagi BPRS, yang dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)BPR dan BPRS wajib melaporkan setiap perubahan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan penanggung jawab laporan BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menunjuk pengganti penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.
(5)BPR dan BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait penggantian penanggung jawab laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penggantian penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.

BAB III

LAPORAN BULANAN BPR DAN LAPORAN BULANAN BPRS

Pasal 8

(1)Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.data pokok;
2. b.laporan posisi keuangan;
3. c.rekening administratif;
4. d.laba rugi;
5. e.daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
6. f.informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
7. g.rasio keuangan triwulanan.
(2)Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data pokok;
2. b.laporan posisi keuangan;
3. c.rekening administratif;
4. d.laba rugi;
5. e.daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
6. f.laporan mingguan cash ratio;
7. g.informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum penyaluran dana;
8. h.rasio keuangan triwulanan;
9. i.daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
10. j.daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
11. k.daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
12. l.daftar rincian distribusi bagi hasil.
(3)Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mencakup informasi gabungan seluruh kantor dan informasi masing-masing kantor BPR dan BPRS.
(4)Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
(5)Dalam hal terdapat kesalahan atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan, BPR dan BPRS wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis dalam hal terdapat koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.

Pasal 10

BPR dan BPRS wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.