DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 Tahun 2021

Nomor: 13/POJK.03/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong transformasi layanan bank, diperlukan dukungan otoritas atas pemanfaatan teknologi agar menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran;
c.bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, diperlukan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2021, No.164

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, www.peraturan.go.id 2021, No.164 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.
3.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4.Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank.
5.Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Produk Bank.
(2)Produk Bank diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, Rencana Bisnis Bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 3

Bank harus memastikan terciptanya konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank. www.peraturan.go.id 2021, No.164

BAB II

PRODUK BANK

Pasal 4

(1)Produk Bank dikelompokkan menjadi:
1. a.Produk Bank dasar; dan
2. b.Produk Bank lanjutan.
(2)Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan:
1. a.penghimpunan dana;
2. b.penyaluran dana; dan/atau
3. c.sederhana lain, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Produk Bank yang:
1. a.berbasis teknologi informasi;
2. b.berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank;
3. c.memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau
4. d.bersifat kompleks.
(4)Jenis Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar.

Pasal 5

(1)Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB.
(2)Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: www.peraturan.go.id 2021, No.164
1. a.Produk Bank dasar; dan/atau
2. b.Produk Bank lanjutan.
(3)Dalam hal Produk Bank memenuhi kriteria:
1. a.tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
2. b.merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank.
(5)Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
2. b.larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
(7)Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PENYELENGGARAAN PRODUK BANK

Pasal 6

Bank memastikan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan www.peraturan.go.id 2021, No.164 manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum.

Pasal 7

(1)Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Bank.
(2)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan Produk Bank;
2. b.identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk Bank;
3. c.metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk Bank;
4. d.metode pencatatan akuntansi untuk Produk Bank;
5. e.analisis aspek hukum Produk Bank; dan
6. f.transparansi informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
(3)Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Bank wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
(5)Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan Produk Bank tertentu;
2. b.larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.164
3. c.penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Produk Bank, Bank harus memperhatikan paling sedikit terkait:

a.kebutuhan nasabah;
b.kecukupan modal;
c.kesiapan infrastruktur pendukung;
d.kesiapan sumber daya manusia;
e.edukasi nasabah; dan
f.kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU

Pasal 9

(1)Bank yang menyelenggarakan Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyampaikan laporan realisasi Produk Bank dasar baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelenggaraan Produk Bank dasar baru disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Alur proses penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Format laporan realisasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.164
(5)Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun:
1. a.dinilai tidak lengkap; dan/atau
2. b.tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8)Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1)Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proyek uji coba terbatas.
(3)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif www.peraturan.go.id 2021, No.164 berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Produk Bank.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong transformasi layanan bank, diperlukan dukungan otoritas atas pemanfaatan teknologi agar menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran;
c.bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, diperlukan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2021, No.164

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut sebagai Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, www.peraturan.go.id 2021, No.164 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.
3.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4.Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank.
5.Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Produk Bank.
(2)Produk Bank diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, Rencana Bisnis Bank, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 3

Bank harus memastikan terciptanya konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank. www.peraturan.go.id 2021, No.164

BAB II

PRODUK BANK

Pasal 4

(1)Produk Bank dikelompokkan menjadi:
1. a.Produk Bank dasar; dan
2. b.Produk Bank lanjutan.
(2)Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan:
1. a.penghimpunan dana;
2. b.penyaluran dana; dan/atau
3. c.sederhana lain, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Produk Bank yang:
1. a.berbasis teknologi informasi;
2. b.berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank;
3. c.memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau
4. d.bersifat kompleks.
(4)Jenis Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar.

Pasal 5

(1)Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB.
(2)Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: www.peraturan.go.id 2021, No.164
1. a.Produk Bank dasar; dan/atau
2. b.Produk Bank lanjutan.
(3)Dalam hal Produk Bank memenuhi kriteria:
1. a.tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
2. b.merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank.
(5)Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
2. b.larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
(7)Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PENYELENGGARAAN PRODUK BANK

Pasal 6

Pasal 7

(1)Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Bank.
(2)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan Produk Bank;
2. b.identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk Bank;
3. c.metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk Bank;
4. d.metode pencatatan akuntansi untuk Produk Bank;
5. e.analisis aspek hukum Produk Bank; dan
6. f.transparansi informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
(3)Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Bank wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
(5)Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.pembekuan Produk Bank tertentu;
2. b.larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.164
3. c.penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Produk Bank, Bank harus memperhatikan paling sedikit terkait:

a.kebutuhan nasabah;
b.kecukupan modal;
c.kesiapan infrastruktur pendukung;
d.kesiapan sumber daya manusia;
e.edukasi nasabah; dan
f.kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU

Pasal 9

(1)Bank yang menyelenggarakan Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyampaikan laporan realisasi Produk Bank dasar baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelenggaraan Produk Bank dasar baru disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Alur proses penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Format laporan realisasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.peraturan.go.id 2021, No.164
(5)Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun:
1. a.dinilai tidak lengkap; dan/atau
2. b.tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8)Bank yang tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1)Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proyek uji coba terbatas.
(3)Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif www.peraturan.go.id 2021, No.164 berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Produk Bank.