DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tahun 2014

Nomor: 13/POJK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga...
1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
7.Direksi:

a.bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b.bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
1. 8.Dewan Komisaris:
a.bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b.bagi...
b.bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
1. 9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai OJK.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 3

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan... menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4)Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(5)LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).

Pasal 5

LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 6

(1)Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
(2)LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah.
(2)Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok;
2. b.paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.
(3)Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari:
1. a.penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
2. b.penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 8

(1)LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
(2)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
1. a.lancar;
2. b.diragukan; dan
3. c.macet.
(3)Ketentuan mengenai parameter pengukuran kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 9

LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang:

a.0%...
a.0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
b.50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
c.100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

Pasal 10

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

Pasal 11

(1)LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan pembukaan Simpanan.
(2)Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga...
1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
7.Direksi:

a.bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b.bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
1. 8.Dewan Komisaris:
a.bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
b.bagi...
b.bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
1. 9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai OJK.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 3

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan... menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4)Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(5)LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).

Pasal 5

Pasal 6

(1)Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
(2)LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah.
(2)Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok;
2. b.paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.
(3)Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari:
1. a.penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
2. b.penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 8

(1)LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
(2)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
1. a.lancar;
2. b.diragukan; dan
3. c.macet.
(3)Ketentuan mengenai parameter pengukuran kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 9

LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang:

a.0%...
a.0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
b.50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
c.100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

Pasal 10

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

Pasal 11

(1)LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan pembukaan Simpanan.
(2)Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).