DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 Tahun 2022

Nomor: 13/POJK.05/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, perlu menyusun ketentuan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Perusahaan Perseroaan (Persero) 2022, No.7/OJK PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum yang berstatus sebagai badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. 2022, No.7/OJK
2.Konglomerasi Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.
3.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
4.Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
5.Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness).
6.Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2022, No.7/OJK
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian Perusahaan dan pihak terkait dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

BAB II

STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Perusahaan merupakan lembaga jasa keuangan.
(2)Perusahaan dan perusahaan anak ditetapkan sebagai suatu Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan.
(3)Dengan ditetapkannya Perusahaan dan perusahaan anak sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perusahaan dan perusahaan anak wajib memenuhi ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan. 2022, No.7/OJK

Pasal 3

(1)Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(3)Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas Perusahaan 2022, No.7/OJK yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perusahaan induk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:

a.Pengawasan langsung; dan
b.Pengawasan tidak langsung. Paragraf Kedua Pengawasan Langsung

Pasal 6

(1)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap Perusahaan.
(2)Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
1. a.perusahaan anak; dan/atau
2. b.pihak lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.memperoleh gambaran mengenai kondisi Perusahaan; dan/atau
2. b.menilai bahwa Perusahaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.7/OJK

Pasal 7

(1)Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan dapat mencakup seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha Perusahaan.
(2)Pemeriksaan terhadap Perusahaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 8

Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

Pasal 9

(1)Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib:
1. a.memenuhi permintaan pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya, dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pengawasan;
2. b.memberikan keterangan dan penjelasan kepada pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
3. c.memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik dan/atau nonfisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
4. d.menghadirkan pihak ketiga atas permintaan pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau 2022, No.7/OJK
5. e.memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap Perusahaan dan pihak terkait.
(2)Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menghambat proses Pengawasan langsung.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebelum dilakukan Pemeriksaan.
(3)Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit:
1. a.nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
2. b.susunan tim pemeriksa;
3. c.ruang lingkup Pemeriksaan;
4. d.tujuan Pemeriksaan;
5. e.periode Pemeriksaan;
6. f.dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
7. g.batas waktu penyampaian dokumen awal kepada Pemeriksa.
(4)Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:
1. a.mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan; 2022, No.7/OJK
2. b.mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
3. c.menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam Pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, perlu menyusun ketentuan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum yang berstatus sebagai badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. 2022, No.7/OJK
2.Konglomerasi Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.
3.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
4.Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
5.Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness).
6.Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2022, No.7/OJK
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian Perusahaan dan pihak terkait dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

BAB II

STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Perusahaan merupakan lembaga jasa keuangan.
(2)Perusahaan dan perusahaan anak ditetapkan sebagai suatu Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan.
(3)Dengan ditetapkannya Perusahaan dan perusahaan anak sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perusahaan dan perusahaan anak wajib memenuhi ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan. 2022, No.7/OJK

Pasal 3

(1)Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(3)Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas Perusahaan 2022, No.7/OJK yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perusahaan induk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:

a.Pengawasan langsung; dan
b.Pengawasan tidak langsung. Paragraf Kedua Pengawasan Langsung

Pasal 6

(1)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap Perusahaan.
(2)Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
1. a.perusahaan anak; dan/atau
2. b.pihak lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.memperoleh gambaran mengenai kondisi Perusahaan; dan/atau
2. b.menilai bahwa Perusahaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.7/OJK

Pasal 7

(1)Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan dapat mencakup seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha Perusahaan.
(2)Pemeriksaan terhadap Perusahaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 8

Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

Pasal 9

(1)Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib:
1. a.memenuhi permintaan pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya, dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pengawasan;
2. b.memberikan keterangan dan penjelasan kepada pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
3. c.memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik dan/atau nonfisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
4. d.menghadirkan pihak ketiga atas permintaan pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau 2022, No.7/OJK
5. e.memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap Perusahaan dan pihak terkait.
(2)Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menghambat proses Pengawasan langsung.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan, perusahaan anak, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebelum dilakukan Pemeriksaan.
(3)Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit:
1. a.nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
2. b.susunan tim pemeriksa;
3. c.ruang lingkup Pemeriksaan;
4. d.tujuan Pemeriksaan;
5. e.periode Pemeriksaan;
6. f.dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
7. g.batas waktu penyampaian dokumen awal kepada Pemeriksa.
(4)Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:
1. a.mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan; 2022, No.7/OJK
2. b.mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
3. c.menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam Pemeriksaan.