DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam POJK ini mengatur antara lain: a. SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit. b. Format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masingmasing komponen pembentuk SBDK (i.e. HPDK, overhead, dan margin) serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail (i.e. adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil). c. Dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi. d. BUK agar memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL. https://jdih.ojk.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disingkat SBDK adalah indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (cost of fund), biaya overhead (overhead cost), dan margin keuntungan yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan penyaluran kredit dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
3.Suku Bunga Kredit yang selanjutnya disingkat SBK adalah hasil penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.
4.Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disebut Laporan Publikasi SBDK adalah laporan yang diumumkan oleh BUK kepada masyarakat.
5.Laporan Rincian Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disebut Laporan Rincian SBDK adalah laporan yang disampaikan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGUMUMAN, DAN PENYAMPAIAN SBDK

Pasal 2

(1)BUK wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan SBDK.
(2)Penyusunan, pengumuman, dan penyampaian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK secara berkala maupun koreksi.
(3)Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Dalam penyusunan SBDK, BUK harus memerhatikan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.

Pasal 4

(1)SBDK wajib disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. https://jdih.ojk.go.id/
(2)Direksi BUK bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi SBDK termasuk komponen perhitungannya dan laporannya.
(3)Dewan komisaris BUK bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.
(2)Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) setelah batas waktu perbaikan, BUK dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk baru;
2. b.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
3. c.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
4. d.larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
5. e.penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.
(3)Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)BUK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

BAB III

INFORMASI SBDK

Pasal 6

(1)Informasi SBDK disusun dalam bentuk:
1. a.Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan kepada masyarakat; dan
2. b.Laporan Rincian SBDK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci dalam komponen informasi yang terdiri atas:
1. a.harga pokok dana untuk kredit (cost of fund);
2. b.biaya overhead (overhead cost);
3. c.margin keuntungan; dan
4. d.SBDK.
(3)Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci dalam komponen informasi yang terdiri atas:
1. a.harga pokok dana untuk kredit (cost of fund); https://jdih.ojk.go.id/
2. b.biaya overhead (overhead cost);
3. c.margin keuntungan;
4. d.SBDK;
5. e.estimasi premi risiko;
6. f.SBK; dan
7. g.rata-rata tertimbang SBK realisasi.
(4)Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK dimaksud pada ayat (1) disajikan per jenis kredit, berupa:
1. a.kredit korporasi;
2. b.kredit ritel;
3. c.kredit menengah;
4. d.kredit kecil;
5. e.kredit mikro;
6. f.kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen; dan
7. g.kredit nonkredit kepemilikan rumah atau nonkredit kepemilikan apartemen.

Pasal 7

(1)BUK wajib:
1. a.mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini pada situs web BUK dan setiap kantor BUK, yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh nasabah; dan
2. b.menyampaikan Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengungkapkan posisi data yang digunakan.
(2)Bagi BUK yang memiliki kanal digital dan/atau media elektronik lain, BUK wajib mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini di kanal digital dan/atau media elektronik lain dimaksud.
(3)Pengkinian pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK dan di setiap kantor BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pada kanal digital dan/atau media elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap adanya perubahan.
(4)Pengkinian penyampaian Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bulanan.
(5)Tata cara, batas waktu penyampaian, dan koreksi Laporan Rincian SBDK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara, batas waktu, dan koreksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum konvensional melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Dalam hal penyampaian Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dilakukan, BUK wajib menyampaikan Laporan Rincian SBDK secara luring https://jdih.ojk.go.id/ kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
(7)Apabila batas waktu penyampaian Laporan Rincian SBDK secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lain, batas waktu penyampaian Laporan Rincian SBDK jatuh pada hari kerja berikutnya.
(8)Dalam hal BUK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat:
1. a.mengumumkan Laporan Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2); dan/atau
2. b.menyampaikan Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian, BUK memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan/atau penyampaian Laporan Rincian SBDK.

Pasal 8

(1)BUK wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir.
(2)Apabila BUK belum memiliki pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK dapat secara bertahap memenuhi ketentuan sampai dengan posisi data bulan Oktober 2029.
(3)Bagi BUK baru, bank perantara, dan BUK hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, dan konversi, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

(1)BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), BUK dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk baru;
2. b.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
3. c.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
4. d.larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
5. e.penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.
(3)Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap https://jdih.ojk.go.id/ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), pihak utama BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)BUK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1).
(5)Kesalahan informasi yang diumumkan dalam Laporan Publikasi SBDK, atas laporan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2), BUK dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
2. b.denda;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
5. e.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
6. f.larangan sebagai pihak utama.
(6)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(7)BUK dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam hal BUK mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Pasal 10

(1)BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3)Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Rincian SBDK dalam hal penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) berdasarkan temuan BUK atau Otoritas Jasa Keuangan, BUK dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan Rincian SBDK yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) yang mengakibatkan https://jdih.ojk.go.id/ terjadinya kesalahan isian lain pada laporan yang sama, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada laporan yang sama.
(5)BUK yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan.
(6)BUK dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam hal:
1. a.menyampaikan koreksi Laporan Rincian SBDK sebelum batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6); dan/atau
2. b.mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Pasal 11

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b belum tersedia, Laporan Rincian SBDK dan/atau koreksi disampaikan secara luring kepada:

a.departemen yang membawahi pengawasan BUK terkait atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
b.kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BUK, bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…