DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 Tahun 2017

Nomor: 14/POJK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN) BAGI BANK SISTEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3.Rencana Aksi (Recovery Plan) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.
4.Opsi Pemulihan (Recovery Options) adalah pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank Sistemik untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank Sistemik (viability).
5.Direksi adalah:

a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 6.Dewan Komisaris adalah:
a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Pemegang Saham Pengendali bagi Bank Sistemik yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Sistemik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah:
a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
(2)Dalam hal Rencana Aksi (Recovery Plan) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) pada RUPS berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP.

Pasal 5

Direksi wajib:

a.menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan) secara realistis dan komprehensif;
b.menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
c.mengkomunikasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
d.melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala; dan
e.mengimplementasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) secara efektif dan tepat waktu.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
(2)Dewan Komisaris wajib melakukan:
1. a.pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
2. b.evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).

BAB II

PEDOMAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 7

(1)Bank Sistemik harus memiliki pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) yang paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:
  1. 1.menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan);
  2. 2.menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
  3. 3.mengkomunikasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
2. b.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
3. c.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).
(2)Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) juga memuat paling sedikit:
1. a.prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) tepat waktu; dan
2. b.prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.
(3)Dalam hal diperlukan, Bank Sistemik dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (Recovery Plan).
(4)Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.

Pasal 9

Bank Sistemik wajib mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan), serta implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).

BAB III

CAKUPAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 10

Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

a.ringkasan eksekutif;
b.gambaran umum Bank Sistemik;
c.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
d.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Pasal 11

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai:

a.gambaran umum Bank Sistemik;
b.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
c.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN) BAGI BANK SISTEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3.Rencana Aksi (Recovery Plan) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.
4.Opsi Pemulihan (Recovery Options) adalah pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank Sistemik untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank Sistemik (viability).
5.Direksi adalah:

a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 6.Dewan Komisaris adalah:
a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Pemegang Saham Pengendali bagi Bank Sistemik yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Sistemik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah:
a.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
(2)Dalam hal Rencana Aksi (Recovery Plan) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) pada RUPS berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP.

Pasal 5

Direksi wajib:

a.menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan) secara realistis dan komprehensif;
b.menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
c.mengkomunikasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
d.melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala; dan
e.mengimplementasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) secara efektif dan tepat waktu.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
(2)Dewan Komisaris wajib melakukan:
1. a.pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
2. b.evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).

BAB II

PEDOMAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 7

(1)Bank Sistemik harus memiliki pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) yang paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:
  1. 1.menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan);
  2. 2.menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
  3. 3.mengkomunikasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
2. b.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
3. c.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).
(2)Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) juga memuat paling sedikit:
1. a.prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) tepat waktu; dan
2. b.prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.
(3)Dalam hal diperlukan, Bank Sistemik dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (Recovery Plan).
(4)Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.

Pasal 9

BAB III

CAKUPAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 10

Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

a.ringkasan eksekutif;
b.gambaran umum Bank Sistemik;
c.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
d.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Pasal 11

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai:

a.gambaran umum Bank Sistemik;
b.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
c.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).