DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, tugas dan wewenang, kelembagaan satuan tugas, hubungan kelembagaan, pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, pelaporan dan pemantauan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan adalah kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran yang dilakukan tanpa izin, kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kegiatan usaha lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
2.Entitas adalah orang perseorangan, kumpulan orang, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau badan lainnya.
3.Entitas Ilegal adalah Entitas yang melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
4.Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Satuan Tugas berfungsi menyelenggarakan kegiatan untuk mencegah dan menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 3

Satuan Tugas mempunyai tugas:

a.mencegah terjadinya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
b.menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 4

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

a.melakukan edukasi dan sosialisasi;
b.melakukan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c.memberikan rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
d.menyebarluaskan dan/atau memberikan informasi; dan
e.melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

a.melakukan inventarisasi dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b.melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c.melakukan analisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal;
f.memberikan rekomendasi penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
g.melakukan pelaporan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada pihak berwenang; dan
h.melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS

Pasal 6

Satuan Tugas dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait.

Pasal 7

(1)Anggota Satuan Tugas terdiri atas:
1. a.Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.otoritas, kementerian, dan/atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(2)Struktur organisasi Satuan Tugas terdiri atas:
1. a.dewan pembina;
2. b.tim pelaksana;
3. c.tim kerja;
4. d.Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah; dan
5. e.sekretariat.
(3)Satuan Tugas diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketua tim pelaksana.
(4)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan pengelompokan kasus.
(5)Susunan anggota Satuan Tugas dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Masing-masing anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menunjuk perwakilan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(2)Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 9

(1)Ketua Satuan Tugas membentuk Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah untuk koordinasi pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(2)Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah bertugas membantu Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan di wilayah kerja masing- masing.
(3)Dalam hal dibutuhkan, Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja yang berkedudukan di daerah.
(4)Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah memiliki sekretariat yang berkedudukan di daerah.
(5)Keanggotaan Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.
(6)Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas dipimpin oleh ketua Satuan Tugas.
(2)Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah dipimpin oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…