DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tahun 2017

Nomor: 15/POJK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap bank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi menjadi pengawasan intensif;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
3.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank Penerima adalah Bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal.
6.Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 7.Direksi adalah:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 8.Dewan Komisaris adalah:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Pasal 2

(1)Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK.
(2)Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.

Pasal 3

(1)Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2)Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
2. b.rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
3. c.rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
4. d.rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
5. e.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
6. f.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).

Pasal 4

(1)Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
(2)Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:
1. a.rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
2. b.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).
(3)Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.

Pasal 5

(1)Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2)Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
2. b.rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
  1. 1.Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
  2. 2.Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.
(3)Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.

BAB II

BANK SELAIN BANK SISTEMIK

Pasal 6

(1)Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 7

(1)Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
1. a.penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
2. b.penetapan perpanjangan jangka waktu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 8

(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank selain Bank Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik;
2. b.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
3. c.tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap;
4. d.tidak melakukan atau menunda distribusi laba;
5. e.memperkuat atau menambah modal Bank selain Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal;
6. f.tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;
7. g.membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
8. h.tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
9. i.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank dan/atau pihak lain;
10. j.tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
11. k.tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
12. l.menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik;
13. m.tidak melakukan transaksi antar bank;
14. n.melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain;
15. o.mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik;
16. p.menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
17. q.menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
18. r.menempatkan pengelola statuter; dan/atau
19. s.tindakan pengawasan lain.

Pasal 9

(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib:
1. a.menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak (action plan);
3. c.menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan
4. d.melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
(2)Dalam hal Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank selain Bank Sistemik dan/atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 10

Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap bank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi menjadi pengawasan intensif;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
3.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5.Bank Penerima adalah Bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal.
6.Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 7.Direksi adalah:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d.bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
1. 8.Dewan Komisaris adalah:
a.bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Pasal 2

(1)Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK.
(2)Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.

Pasal 3

(1)Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2)Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
2. b.rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
3. c.rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
4. d.rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
5. e.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
6. f.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).

Pasal 4

(1)Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
(2)Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:
1. a.rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
2. b.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).
(3)Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.

Pasal 5

(1)Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2)Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
2. b.rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
  1. 1.Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
  2. 2.Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.
(3)Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.

BAB II

BANK SELAIN BANK SISTEMIK

Pasal 6

(1)Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 7

(1)Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
1. a.penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
2. b.penetapan perpanjangan jangka waktu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 8

(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank selain Bank Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik;
2. b.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
3. c.tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap;
4. d.tidak melakukan atau menunda distribusi laba;
5. e.memperkuat atau menambah modal Bank selain Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal;
6. f.tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;
7. g.membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
8. h.tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
9. i.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank dan/atau pihak lain;
10. j.tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
11. k.tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
12. l.menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik;
13. m.tidak melakukan transaksi antar bank;
14. n.melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain;
15. o.mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik;
16. p.menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
17. q.menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
18. r.menempatkan pengelola statuter; dan/atau
19. s.tindakan pengawasan lain.

Pasal 9

(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib:
1. a.menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak (action plan);
3. c.menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan
4. d.melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
(2)Dalam hal Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank selain Bank Sistemik dan/atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank selain Bank Sistemik.