DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 Tahun 2021

Nomor: 15/POJK.03/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diperlukan pengaturan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan mendukung www.peraturan.go.id 2021, No.190 pengaturan yang berbasis prinsip, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam www.peraturan.go.id 2021, No.190 kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4.Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi dan dewan komisaris BPR dan BPRS mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh direksi serta hasil pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
6.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. www.peraturan.go.id 2021, No.190
(3)Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(4)Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi BPR dan BPRS.

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
1. a.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS; dan
2. b.prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
(2)Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib menyampaikan penjelasan atas Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham BPR dan BPRS; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS.

Pasal 5

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Pasal 6

(1)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai www.peraturan.go.id 2021, No.190 sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.
(2)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS satu predikat; dan/atau
2. b.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS.
(4)Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 5 dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 7

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

a.ringkasan eksekutif;
b.strategi bisnis dan kebijakan;
c.proyeksi laporan keuangan;
d.target rasio dan pos keuangan;
e.rencana penghimpunan dana;
f.rencana penyaluran dana;
g.rencana permodalan; www.peraturan.go.id 2021, No.190
h.rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
i.rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS;
j.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k.informasi lainnya.

Pasal 8

(1)Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi BPR atau BPRS;
2. b.rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
3. c.indikator keuangan utama; dan
4. d.target jangka pendek dan jangka menengah.
(2)Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.
(3)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat kinerja BPR atau BPRS yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sesuai dengan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat; dan
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.
(4)Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
1. a.penurunan non performing loan atau non performing financing;
2. b.peningkatan fungsi intermediasi;
3. c.peningkatan efisiensi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.190
4. d.kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS.
(5)Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan.

Pasal 9

Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit memuat:

a.analisis posisi BPR dan BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
b.arah kebijakan BPR dan BPRS;
c.kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS;
d.strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan; dan
e.strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR dan BPRS.

Pasal 10

(1)Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit memuat:
1. a.laporan posisi keuangan;
2. b.laba rugi; dan
3. c.rekening administratif.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. www.peraturan.go.id 2021, No.190

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diperlukan pengaturan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan mendukung www.peraturan.go.id 2021, No.190 pengaturan yang berbasis prinsip, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam www.peraturan.go.id 2021, No.190 kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4.Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi dan dewan komisaris BPR dan BPRS mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh direksi serta hasil pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
6.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. www.peraturan.go.id 2021, No.190
(3)Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(4)Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dan BPRS dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi BPR dan BPRS.

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
1. a.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS; dan
2. b.prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
(2)Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib menyampaikan penjelasan atas Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham BPR dan BPRS; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS.

Pasal 5

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Pasal 6

(1)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai www.peraturan.go.id 2021, No.190 sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.
(2)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS satu predikat; dan/atau
2. b.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS.
(4)Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 5 dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 7

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

a.ringkasan eksekutif;
b.strategi bisnis dan kebijakan;
c.proyeksi laporan keuangan;
d.target rasio dan pos keuangan;
e.rencana penghimpunan dana;
f.rencana penyaluran dana;
g.rencana permodalan; www.peraturan.go.id 2021, No.190
h.rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia;
i.rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi BPR atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi BPRS;
j.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k.informasi lainnya.

Pasal 8

(1)Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi BPR atau BPRS;
2. b.rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
3. c.indikator keuangan utama; dan
4. d.target jangka pendek dan jangka menengah.
(2)Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.
(3)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat kinerja BPR atau BPRS yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sesuai dengan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat; dan
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.
(4)Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
1. a.penurunan non performing loan atau non performing financing;
2. b.peningkatan fungsi intermediasi;
3. c.peningkatan efisiensi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.190
4. d.kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS.
(5)Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan.

Pasal 9

Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit memuat:

a.analisis posisi BPR dan BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
b.arah kebijakan BPR dan BPRS;
c.kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS;
d.strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan; dan
e.strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR dan BPRS.

Pasal 10

(1)Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit memuat:
1. a.laporan posisi keuangan;
2. b.laba rugi; dan
3. c.rekening administratif.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. www.peraturan.go.id 2021, No.190