DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 Tahun 2022

Nomor: 15/POJK.04/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum terdapat pengaturan khusus mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2022, No. 17/OJK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3.Pemecahan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
4.Penggabungan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau menggabungkan sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
7.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

Pasal 2

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi saham yang sama. 2022, No. 17/OJK

BAB II

PERSYARATAN PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Pasal 3

(1)Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
(2)Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Dalam hal Perusahaan Terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang mengakibatkan perubahan hak atas saham, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mata acara perubahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pasal 5

(1)Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka dari Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
(2)Persetujuan prinsip dari Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh Perusahaan Terbuka sebelum pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bursa Efek harus memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.tingkat likuiditas perdagangan saham Perusahaan Terbuka;
2. b.harga saham dan fluktuasi harga saham Perusahaan Terbuka;
3. c.kinerja fundamental keuangan Perusahaan Terbuka; 2022, No. 17/OJK
4. d.rasio Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham;
5. e.jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat; dan
6. f.pengawasan perdagangan saham Perusahaan Terbuka.
(2)Dalam hal diperlukan, selain mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Efek dapat meminta:
1. a.laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai; dan/atau
2. b.pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka harus mencatatkan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham di Bursa Efek.
(2)Pencatatan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bursa Efek.

Pasal 8

Bursa Efek wajib menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan Bursa Efek atas Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 9

(1)Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek yang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham harus terlebih dahulu memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai.
(2)Hasil penilaian berdasarkan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 10

(1)Ketentuan untuk memperoleh laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku juga bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang akan melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, jika:
1. a.pada saat pengajuan persetujuan prinsip kepada Bursa Efek, perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek telah mengalami 2022, No. 17/OJK penghentian sementara dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan/atau
2. b.harga saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek berada pada batas terendah harga saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek paling sedikit 30 (tiga puluh) hari bursa dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan prinsip.
(2)Laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bursa Efek untuk memperoleh persetujuan prinsip.
(3)Bursa Efek harus menggunakan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum terdapat pengaturan khusus mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2022, No. 17/OJK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3.Pemecahan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
4.Penggabungan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau menggabungkan sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
7.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

Pasal 2

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi saham yang sama. 2022, No. 17/OJK

BAB II

PERSYARATAN PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Pasal 3

(1)Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
(2)Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka dari Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
(2)Persetujuan prinsip dari Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh Perusahaan Terbuka sebelum pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bursa Efek harus memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.tingkat likuiditas perdagangan saham Perusahaan Terbuka;
2. b.harga saham dan fluktuasi harga saham Perusahaan Terbuka;
3. c.kinerja fundamental keuangan Perusahaan Terbuka; 2022, No. 17/OJK
4. d.rasio Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham;
5. e.jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat; dan
6. f.pengawasan perdagangan saham Perusahaan Terbuka.
(2)Dalam hal diperlukan, selain mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Efek dapat meminta:
1. a.laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai; dan/atau
2. b.pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka harus mencatatkan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham di Bursa Efek.
(2)Pencatatan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bursa Efek.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek yang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham harus terlebih dahulu memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai.
(2)Hasil penilaian berdasarkan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 10

(1)Ketentuan untuk memperoleh laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku juga bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang akan melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, jika:
1. a.pada saat pengajuan persetujuan prinsip kepada Bursa Efek, perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek telah mengalami 2022, No. 17/OJK penghentian sementara dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan/atau
2. b.harga saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek berada pada batas terendah harga saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek paling sedikit 30 (tiga puluh) hari bursa dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan prinsip.
(2)Laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bursa Efek untuk memperoleh persetujuan prinsip.
(3)Bursa Efek harus menggunakan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.