DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019

Nomor: 15/POJK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati-hati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
3.Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
4.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
5.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
6.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
7.Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
8.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
9.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
1. 10.Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
2. 11.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
3. 12.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
4. 13.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
5. 14.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
6. 15.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
(3)Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal Dana Pensiun;
3. c.penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. d.penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
5. e.penerapan kebijakan remunerasi;
6. f.rencana bisnis Dana Pensiun; dan
7. g.transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Dana Pensiun.
(4)Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 3

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b.meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;
c.meningkatkan kepatuhan komite Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
d.mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
e.meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.

Pasal 4

Pendiri, Pemberi Kerja, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB III

PENDIRI DAN MITRA PENDIRI

Pasal 5

(1)Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
(2)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.
(3)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun.
(4)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGURUS DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS

Pasal 6

(1)DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pengurus.
(2)DPPK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPPK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
(3)Seluruh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(4)Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.
(5)DPPK wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(6)Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
(7)Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
(8)Seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
(9)Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus.

Pasal 7

Anggota Pengurus DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
b.mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
c.mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
d.mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
e.mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
f.mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.

Pasal 8

Mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPPK yang sama.

Pasal 9

(1)Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus.
(2)Dalam pengelolaan DPLK, Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.
(3)Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri DPLK wajib mengelola seluruh aspek DPLK.

Pasal 10

(1)DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus.
(2)DPLK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPLK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
(3)Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(4)Paling sedikit separuh dari jumlah Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.
(5)Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
(6)Dalam hal jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
(7)Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
(8)Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPLK untuk menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati-hati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
3.Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
4.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
5.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
6.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
7.Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
8.Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
9.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
1. 10.Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
2. 11.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
3. 12.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
4. 13.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
5. 14.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
6. 15.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
(3)Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS;
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal Dana Pensiun;
3. c.penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. d.penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
5. e.penerapan kebijakan remunerasi;
6. f.rencana bisnis Dana Pensiun; dan
7. g.transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Dana Pensiun.
(4)Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 3

Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b.meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;
c.meningkatkan kepatuhan komite Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
d.mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
e.meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.

Pasal 4

BAB III

PENDIRI DAN MITRA PENDIRI

Pasal 5

(1)Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
(2)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.
(3)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun.
(4)Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGURUS DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS

Pasal 6

(1)DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pengurus.
(2)DPPK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPPK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
(3)Seluruh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(4)Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.
(5)DPPK wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(6)Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
(7)Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
(8)Seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
(9)Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus.

Pasal 7

Anggota Pengurus DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
b.mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
c.mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
d.mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
e.mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
f.mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.

Pasal 8

Mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPPK yang sama.

Pasal 9

(1)Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus.
(2)Dalam pengelolaan DPLK, Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.
(3)Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri DPLK wajib mengelola seluruh aspek DPLK.

Pasal 10

(1)DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus.
(2)DPLK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPLK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
(3)Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(4)Paling sedikit separuh dari jumlah Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.
(5)Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
(6)Dalam hal jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
(7)Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
(8)Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPLK untuk menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus.