DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggara penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi, mekanisme penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi, perilaku penyelenggara penilaian, perlindungan konsumen dan masyarakat, pelaporan, pemeliharaan dokumen, perjanjian manajer investasi dengan penyelenggara penilaian, persyaratan penggunaan penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilaian reksa dana dan manajer investasi dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam memahami risiko reksa dana sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi reksa dana;
c.bahwa dalam melakukan penilaian reksa dana dan manajer investasi diperlukan pengaturan mengenai penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
2.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Penilaian Reksa Dana adalah proses memberikan nilai atas Reksa Dana yang dinilai dan dinyatakan dengan sistem nilai yang telah ditentukan.
4.Penilaian Manajer Investasi adalah proses memberikan nilai atas Manajer Investasi yang dinilai dan dinyatakan dengan sistem nilai yang telah ditentukan.
5.Pihak yang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penilaian adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian dan memberikan nilai atas Reksa Dana dan Manajer Investasi.
6.Pemeringkat adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas:

a.suatu efek; dan/atau
b.pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
1. 7.Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
2. 8.Metodologi Penilaian adalah prosedur yang digunakan oleh Penyelenggara Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian.
3. 9.Analis adalah karyawan yang melakukan fungsi analisis yang diperlukan untuk menerbitkan dan/atau memantau hasil penilaian.
4. 10.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. 1.suami atau istri;
2. 2.orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. 3.kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. 4.saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. 5.suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. 1.orang tua dan anak;
2. 2.kakek dan nenek serta cucu; atau
3. 3.saudara dari orang yang bersangkutan;
c.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
1. 11.Karyawan adalah orang yang bekerja pada pihak yang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau fungsi tertentu secara penuh waktu, separuh waktu, atau sementara waktu, termasuk orang yang bekerja dengan perjanjian kerja, dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja tersebut berkaitan pada proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
2. 12.Direksi adalah organ Penyelenggara Penilaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Penyelenggara Penilaian untuk kepentingan Penyelenggara Penilaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara Penilaian serta mewakili Penyelenggara Penilaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. 13.Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara Penilaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. 14.Hasil Penilaian adalah opini yang diberikan oleh Penyelenggara Penilaian berdasarkan Metodologi Penilaian yang telah ditentukan.

Pasal 2

(1)Manajer Investasi dapat menggunakan layanan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian.
(2)Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap:
1. a.produk Reksa Dana kelolaan Manajer Investasi; dan/atau
2. b.Manajer Investasi, yang menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penilaian Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana.
(4)Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana dan memiliki laporan keuangan tahunan Manajer Investasi yang diaudit untuk periode 1 (satu) tahun buku.

BAB II

PENYELENGGARA PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI

Pasal 3

(1)Penyelenggara Penilaian wajib merupakan:
1. a.Pemeringkat; atau
2. b.Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penasihat Investasi berbentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Penilaian bukan merupakan Manajer Investasi atau agen penjual efek Reksa Dana.

Pasal 4

(1)Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang akan melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Penilaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terdapat pihak yang belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pemeringkat atau Penasihat Investasi akan melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi, wajib mengajukan permohonan perizinan sebagai:
1. a.Pemeringkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek; atau
2. b.Penasihat Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi; disertai permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Penilaian.
(3)Permohonan sebagai Penyelenggara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen persyaratan:
1. a.struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat dibawah direksi, secara keseluruhan dan secara spesifik yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
2. b.standar prosedur operasional atas pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
3. c.pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.proyeksi pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
5. e.sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
6. f.Metodologi Penilaian;
7. g.permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang ditandatangani oleh seluruh Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
8. h.surat penugasan Analis, berupa:
  1. 1.daftar nama;
  2. 2.daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
  4. 4.pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar, yang tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
9. i.penilaian sendiri atas pemenuhan persyaratan Analis yang ditandatangani oleh Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
10. j.bukti pemenuhan persyaratan permodalan.

Pasal 5

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) rupiah.

Pasal 6

Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
b.meminta keterangan kepada pemohon; dan/atau
c.meminta tambahan dokumen pendukung, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan Penyelenggara Penilaian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian yang memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.
(2)Dalam hal permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
1. a.permohonan belum lengkap; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan dokumen persyaratan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi harus disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian dokumen persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat
(2), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha; dan/atau
6. f.pembatalan persetujuan.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…