DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 Tahun 2017

Nomor: 16/POJK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas penanganan permasalahan bank dapat dilakukan melalui pendirian bank perantara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perantara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PERANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.
6.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank Perantara adalah perseroan terbatas.

Pasal 4

Menurut jenisnya, Bank Perantara terdiri atas:

a.Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional;
b.Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

BAB II

PENDIRIAN BANK PERANTARA

Pasal 5

(1)Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS.
(2)Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku:
1. a.ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan
2. b.batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.

Pasal 6

Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a.persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
b.izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 7

Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS.

Pasal 8

(1)Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:

a.anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.kegiatan usaha sebagai Bank;
3. 3.permodalan;
4. 4.kepemilikan;
5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan
6. 6.persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu;
b.bukti setoran modal; dan
c.struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.

Pasal 10

Persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diganti dengan surat pernyataan dari LPS yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas penanganan permasalahan bank dapat dilakukan melalui pendirian bank perantara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PERANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5.Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.
6.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7.Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank Perantara adalah perseroan terbatas.

Pasal 4

Menurut jenisnya, Bank Perantara terdiri atas:

a.Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional;
b.Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

BAB II

PENDIRIAN BANK PERANTARA

Pasal 5

(1)Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS.
(2)Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku:
1. a.ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; dan
2. b.batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.

Pasal 6

Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a.persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
b.izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 7

Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS.

Pasal 8

(1)Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:

a.anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
1. 1.nama dan tempat kedudukan;
2. 2.kegiatan usaha sebagai Bank;
3. 3.permodalan;
4. 4.kepemilikan;
5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan
6. 6.persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu;
b.bukti setoran modal; dan
c.struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.