DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tahun 2019

Nomor: 16/POJK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero); Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiataan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah.
4.Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan modal usaha untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit program.
5.Jasa Manajemen adalah kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
6.Nasabah adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Jasa Pembiayaan atau Jasa Manajemen dari Perusahaan.
7.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan terhadap pemenuhan rasio permodalan, likuiditas, dan kualitas piutang pembiayaan.
11.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta atau sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
(2)Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat.

Pasal 3

(1)Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
1. a.akuntansi dan keuangan;
2. b.pemasaran;
3. c.analisis kelayakan Jasa Pembiayaan;
4. d.manajemen risiko;
5. e.kepatuhan;
6. f.pengawasan internal;
7. g.pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan
8. h.pengembangan informasi/database Nasabah.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

(1)Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

(1)Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Dalam hal Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membentuk UUS.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan rencana pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5)Perusahaan yang telah membentuk UUS wajib memenuhi ketentuan:
1. a.mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan UUS;
2. b.mempunyai pimpinan UUS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dengan level jabatan minimal setingkat di bawah Direksi;
3. c.mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
4. d.mempunyai pembukuan terpisahkan.
(6)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
1. a.surat keputusan Direksi mengenai alokasi modal kerja bagi UUS;
2. b.dokumen DPS yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup;
  2. 2.surat pengangkatan DPS oleh rapat umum pemegang saham; dan
  3. 3.surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
3. c.dokumen pimpinan UUS yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup; dan
  2. 2.surat pengangkatan pimpinan UUS oleh Direksi; dan
4. d.contoh format perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan akad yang digunakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perusahaan meliputi:
1. a.Jasa Pembiayaan;
2. b.Jasa Manajemen; dan
3. c.kegiatan usaha lain guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

(1)Seluruh kegiatan usaha Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian Jasa Pembiayaan.
(2)Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis.
(3)Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
1. a.jenis Jasa Pembiayaan;
2. b.nomor dan tanggal perjanjian;
3. c.identitas para pihak;
4. d.jumlah pembiayaan;
5. e.tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan;
6. f.jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan;
7. g.jenis agunan (jika terdapat agunan);
8. h.klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Jasa Pembiayaan;
9. i.mekanisme dalam hal terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
10. j.ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
11. k.ketentuan mengenai denda/ta’zir (jika terdapat denda/ta’zir).
(4)Perjanjian Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1)Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko Jasa Pembiayaan.
(2)Mitigasi risiko Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mengalihkan risiko Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
3. c.melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan.
(3)Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan wajib menggunakan perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah atau perusahaan penjaminan/perusahaan penjaminan syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Sumber pendanaan Perusahaan hanya dapat berasal dari:
1. a.penyertaan modal negara;
2. b.pinjaman dari pemerintah/badan layanan umum;
3. c.pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau lembaga lain;
4. d.penerbitan efek bersifat utang;
5. e.pinjaman subordinasi;
6. f.sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. g.hibah.
(2)Sumber pendanaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dalam bentuk denominasi rupiah.

Pasal 10

(1)Perusahaan wajib memenuhi rasio produktivitas kegiatan usaha yaitu:
1. a.rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing to asset ratio); dan
2. b.rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio).
(2)Perusahaan wajib menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing to asset ratio) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 65% (enam puluh lima persen).
(3)Perusahaan wajib menjaga rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk nilai pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

(1)Perusahaan setiap waktu wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan.
(2)Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.rasio likuiditas;
2. b.rasio permodalan; dan
3. c.kualitas piutang pembiayaan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiataan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah.
4.Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan modal usaha untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit program.
5.Jasa Manajemen adalah kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
6.Nasabah adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Jasa Pembiayaan atau Jasa Manajemen dari Perusahaan.
7.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan terhadap pemenuhan rasio permodalan, likuiditas, dan kualitas piutang pembiayaan.
11.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta atau sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
(2)Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat.

Pasal 3

(1)Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
1. a.akuntansi dan keuangan;
2. b.pemasaran;
3. c.analisis kelayakan Jasa Pembiayaan;
4. d.manajemen risiko;
5. e.kepatuhan;
6. f.pengawasan internal;
7. g.pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan
8. h.pengembangan informasi/database Nasabah.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

(1)Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

(1)Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Dalam hal Perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membentuk UUS.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan rencana pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5)Perusahaan yang telah membentuk UUS wajib memenuhi ketentuan:
1. a.mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan UUS;
2. b.mempunyai pimpinan UUS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dengan level jabatan minimal setingkat di bawah Direksi;
3. c.mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
4. d.mempunyai pembukuan terpisahkan.
(6)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
1. a.surat keputusan Direksi mengenai alokasi modal kerja bagi UUS;
2. b.dokumen DPS yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup;
  2. 2.surat pengangkatan DPS oleh rapat umum pemegang saham; dan
  3. 3.surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
3. c.dokumen pimpinan UUS yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup; dan
  2. 2.surat pengangkatan pimpinan UUS oleh Direksi; dan
4. d.contoh format perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan akad yang digunakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perusahaan meliputi:
1. a.Jasa Pembiayaan;
2. b.Jasa Manajemen; dan
3. c.kegiatan usaha lain guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

(1)Seluruh kegiatan usaha Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian Jasa Pembiayaan.
(2)Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis.
(3)Perjanjian Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
1. a.jenis Jasa Pembiayaan;
2. b.nomor dan tanggal perjanjian;
3. c.identitas para pihak;
4. d.jumlah pembiayaan;
5. e.tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan;
6. f.jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan;
7. g.jenis agunan (jika terdapat agunan);
8. h.klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Jasa Pembiayaan;
9. i.mekanisme dalam hal terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
10. j.ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
11. k.ketentuan mengenai denda/ta’zir (jika terdapat denda/ta’zir).
(4)Perjanjian Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1)Perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko Jasa Pembiayaan.
(2)Mitigasi risiko Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mengalihkan risiko Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
3. c.melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Jasa Pembiayaan.
(3)Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan wajib menggunakan perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah atau perusahaan penjaminan/perusahaan penjaminan syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Sumber pendanaan Perusahaan hanya dapat berasal dari:
1. a.penyertaan modal negara;
2. b.pinjaman dari pemerintah/badan layanan umum;
3. c.pinjaman dari lembaga keuangan dan/atau lembaga lain;
4. d.penerbitan efek bersifat utang;
5. e.pinjaman subordinasi;
6. f.sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. g.hibah.
(2)Sumber pendanaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dalam bentuk denominasi rupiah.

Pasal 10

(1)Perusahaan wajib memenuhi rasio produktivitas kegiatan usaha yaitu:
1. a.rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing to asset ratio); dan
2. b.rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio).
(2)Perusahaan wajib menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing to asset ratio) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 65% (enam puluh lima persen).
(3)Perusahaan wajib menjaga rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk nilai pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

(1)Perusahaan setiap waktu wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan.
(2)Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.rasio likuiditas;
2. b.rasio permodalan; dan
3. c.kualitas piutang pembiayaan.