DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tata cara penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, permintaan keterangan dari LJK dan pemblokiran rekening, administrasi penyidikan, tindak lanjut hasil penyidikan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai sektor jasa keuangan.
2.Penyidik Otoritas Jasa Keuangan adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
4.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan guna menemukan tersangkanya.
5.Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
6.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
7.Tim Penilai Kerugian Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Analisis adalah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap proses permohonan penyelesaian pelanggaran oleh pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi tindak pidana:
1. a.perbankan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.
2. b.pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
3. c.perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
4. d.lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
5. e.inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
6. f.perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; dan
7. g.lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai sektor jasa keuangan.
(2)Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

BAB II

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan.
(2)Penyelidikan dan/atau Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
3. c.pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.

Pasal 4

(1)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, berasal dari pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

(1)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
2. b.melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
3. c.melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
4. d.memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
5. e.meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
6. f.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
7. g.meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang sedang ditangani;
8. h.melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
9. i.memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
10. j.meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
11. k.meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
12. l.meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
13. m.melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
14. n.meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
15. o.menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permintaan bantuan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan atas nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

(1)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.
(3)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
(4)Dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
(5)Dalam hal diperlukan, pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB III

LAPORAN, PEMBERITAHUAN, ATAU PENGADUAN MENGENAI DUGAAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 8

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Laporan, pemberitahuan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan, pemberitahuan, atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mencantumkan:
1. a.nama pelapor;
2. b.identitas pelapor;
3. c.pihak yang dilaporkan;
4. d.uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; dan
5. e.dokumen pendukung.

Pasal 10

(1)Atas permintaan tertulis pelapor, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan oleh pelapor.
(2)Perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disampaikan setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan dimulainya Penyidikan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…