DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penilaian kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali bagi pihak utama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyusunan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan asset kripto;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
3.Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
4.Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset).
5.Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah penyelenggara bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang Aset Keuangan Digital, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6.Pemeringkat Kredit Alternatif yang selanjutnya disingkat PKA adalah penyelenggara ITSK yang mengolah data selain data kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk menggambarkan kelayakan, kondisi, atau, profil konsumen.
7.Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PAJK adalah penyelenggara ITSK yang melakukan kegiatan usaha agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8.ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang selanjutnya disingkat IAKD adalah kegiatan jasa keuangan yang bergerak di sektor ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
9.Penyelenggara IAKD adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IAKD.
10.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara IAKD sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham Penyelenggara IAKD kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara IAKD, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Penyelenggara IAKD yang berbadan hukum perseroan terbatas.
12.Direksi adalah organ Penyelenggara IAKD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan IAKD untuk kepentingan IAKD, sesuai dengan maksud dan tujuan IAKD serta mewakili IAKD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara IAKD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyelenggara IAKD.

Pasal 2

(1)Pihak Utama meliputi:
1. a.Pihak Utama pengendali; dan
2. b.Pihak Utama pengurus, dari Penyelenggara IAKD.
(2)Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PSP dari Penyelenggara IAKD.
(3)Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari Penyelenggara IAKD.

BAB II

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 3

(1)Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
(2)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.
(3)Calon Pihak Utama yang dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Pihak Utama dari:
1. a.Penyelenggara IAKD yang mengajukan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.Penyelenggara IAKD yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Calon Pihak Utama pengendali yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali walaupun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD.
(5)Calon Pihak Utama pengurus yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Pihak Utama pengurus walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan:

a.integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
b.integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor:

a.kecakapan melakukan perbuatan hukum;
b.memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
c.memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
d.memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat; dan
e.tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama di LJK dan/atau Penyelenggara IAKD.

Pasal 6

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi faktor:

a.memiliki reputasi keuangan;
b.memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD; dan
c.memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan.

Pasal 7

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 huruf a meliputi faktor:

a.tidak memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b.tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 8

Persyaratan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus meliputi faktor:

a.pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
b.kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Penyelenggara IAKD secara strategis.

Pasal 9

Ketentuan mengenai faktor penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama dilakukan melalui pengajuan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama oleh:
1. a.calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD mengajukan izin usaha; atau
2. b.anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD telah mendapatkan izin usaha, dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.
(2)Penyelenggara IAKD harus menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
1. a.calon pemilik, pendiri, atau pejabat Penyelenggara IAKD yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Penyelenggara IAKD; atau
2. b.pejabat Penyelenggara IAKD yang berwenang, jika Penyelenggara IAKD telah memperoleh izin usaha.
(3)Permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyampaian permohonan dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Dalam hal dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Penyelenggara IAKD dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…