DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 17/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (international best practices) sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; OTORITAS JASA KEUANGAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2.Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
3.Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
5.Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan telah dijalankan.
6.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
7.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

BAB II

TRANSAKSI MATERIAL

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

a.1 (satu) kali transaksi; atau
b.suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
(2)Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
1. a.nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
2. b.total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
3. c.laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
4. d.pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
(3)Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

(1)Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang terkini dari:
1. a.laporan keuangan tahunan yang diaudit;
2. b.laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu ataupun audit; atau
3. c.laporan keuangan interim selain huruf b yang diaudit.
(2)Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk menentukan nilai Transaksi Material belum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan tersebut.

Pasal 5

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tanggal perhitungan nilai Transaksi Material wajib paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum:

a.tanggal transaksi dilaksanakan, untuk Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS; atau
b.tanggal pelaksanaan RUPS, untuk Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS.

Pasal 6

(1)Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:
1. a.menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
2. b.mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
3. c.menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
  1. 1.Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen);
  2. 2.Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
  3. 3.laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.
(2)Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan:
1. a.tanggal Transaksi Material; atau
2. b.tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Material wajib memperoleh persetujuan RUPS, wajib paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan:
1. a.paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material; atau
2. b.bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.
(4)Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus meliputi:
1. a.laporan Penilai; dan
2. b.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:

a.mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan
b.memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Material tersebut dalam RUPS terdekat.

Pasal 8

(1)Dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dilaksanakan, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS kembali atas Transaksi Material tersebut.
(2)Pelaksanaan Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prosedur atas Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Dalam hal Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana Transaksi Material baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Material tersebut.

Pasal 10

(1)Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
(2)Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (international best practices) sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2.Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
3.Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
5.Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan telah dijalankan.
6.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
7.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

BAB II

TRANSAKSI MATERIAL

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

a.1 (satu) kali transaksi; atau
b.suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
(2)Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
1. a.nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
2. b.total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
3. c.laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
4. d.pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
(3)Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

(1)Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang terkini dari:
1. a.laporan keuangan tahunan yang diaudit;
2. b.laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu ataupun audit; atau
3. c.laporan keuangan interim selain huruf b yang diaudit.
(2)Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk menentukan nilai Transaksi Material belum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan tersebut.

Pasal 5

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tanggal perhitungan nilai Transaksi Material wajib paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum:

a.tanggal transaksi dilaksanakan, untuk Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS; atau
b.tanggal pelaksanaan RUPS, untuk Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS.

Pasal 6

(1)Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:
1. a.menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
2. b.mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
3. c.menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
  1. 1.Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen);
  2. 2.Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau
  3. 3.laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.
(2)Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan:
1. a.tanggal Transaksi Material; atau
2. b.tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Material wajib memperoleh persetujuan RUPS, wajib paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan:
1. a.paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material; atau
2. b.bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.
(4)Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus meliputi:
1. a.laporan Penilai; dan
2. b.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:

a.mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan
b.memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Material tersebut dalam RUPS terdekat.

Pasal 8

(1)Dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dilaksanakan, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS kembali atas Transaksi Material tersebut.
(2)Pelaksanaan Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prosedur atas Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
(2)Perusahaan Terbuka wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.