DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tahun 2014

Nomor: 18/POJK.03/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA MengingatMenimbang SALIN AN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut WK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 2. Konglomerasi Keuangan adalah WK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian. 3. Entitas ...

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal

Pasal 4

(1)Perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh WK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
(2)Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari: a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki WK lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki WK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun WK memiliki pengendalian terhadap perusahaan; ( 1) Konglomerasi Keuangan se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan: a. perusahaan anak; dan/ atau b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.

(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi jenis WK sebagai berikut: a. bank; b. perusahaan asuransi dan reasuransi; c. perusahaan efek; dan/ atau d. perusahaan pembiayaan.

Pasal 3

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

d. bagi WK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi WK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

(6)Pihak ...
(1)WK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan WK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
(3)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari WK induk dan WK anak, Entitas Utama adalah WK induk.
(4)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
(5)Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Utama berdasarkan kesepakatan di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama. Pasal 6 Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)adalah beberapa WK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

Pasal 5

c. Perusahaan yang dimiliki WK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu: 1. kepemilikan WK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan 2. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing. d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.

(2)Togas ...
(1)Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Pasal 10 Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai WK dalam Konglomerasi Keuangan.

BAB II

DIREKSI ENTITAS UTAMA,DEWAN KOMISARISENTITASUTAMA,DAN DEWAN PENGAWASSYARIAHENTITASUTAMA

Pasal 9

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit mencakup: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi; f. penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan g. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pasal 8 Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 7

(6)Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat
(5)adalah WK yang memiliki total aset terbesar dan/ atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.
(7)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap: a. WK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/ atau b. WK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.
(2)Rapat ...
(1)Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 13

(1)Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
(2)Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit: a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing WK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. Pasal 12 Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh WK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 11

(2)Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit: a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
1. c.seorang ...
(1)Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota; b. Komisaris lndependen yang mewakili dan ditunjuk dari WK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; 17 Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 16 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/ atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Pasal 15 ( 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
(2)Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

BAB III

KOMITETATAKELOLA TERINTEGRASI Pasal

Pasal 14

(2)Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3)Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan secara baik.
(4)Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. ( 4) Perbedaan ...
(1)Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(2)Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3)Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan secara baik.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal

Pasal 4

(1)Perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh WK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
(2)Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari: a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki WK lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki WK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun WK memiliki pengendalian terhadap perusahaan; ( 1) Konglomerasi Keuangan se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan: a. perusahaan anak; dan/ atau b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.

(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi jenis WK sebagai berikut: a. bank; b. perusahaan asuransi dan reasuransi; c. perusahaan efek; dan/ atau d. perusahaan pembiayaan.

Pasal 3

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

(6)Pihak ...
(1)WK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan WK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
(3)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari WK induk dan WK anak, Entitas Utama adalah WK induk.
(4)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
(5)Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Utama berdasarkan kesepakatan di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama. Pasal 6 Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)adalah beberapa WK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

Pasal 5

(2)Togas ...
(1)Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Pasal 10 Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai WK dalam Konglomerasi Keuangan.

BAB II

DIREKSI ENTITAS UTAMA,DEWAN KOMISARISENTITASUTAMA,DAN DEWAN PENGAWASSYARIAHENTITASUTAMA

Pasal 9

Pasal 7

(6)Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat
(5)adalah WK yang memiliki total aset terbesar dan/ atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.
(7)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap: a. WK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/ atau b. WK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.
(2)Rapat ...
(1)Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 13

(1)Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
(2)Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit: a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing WK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. Pasal 12 Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh WK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 11

(2)Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit: a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
1. c.seorang ...
(1)Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota; b. Komisaris lndependen yang mewakili dan ditunjuk dari WK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; 17 Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 16 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/ atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Pasal 15 ( 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
(2)Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

BAB III

KOMITETATAKELOLA TERINTEGRASI Pasal

Pasal 14

(2)Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3)Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan secara baik.
(4)Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. ( 4) Perbedaan ...
(1)Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(2)Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference.
(3)Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan secara baik.