Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 18/POJK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 107
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA MengingatMenimbang SALIN AN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut WK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 2. Konglomerasi Keuangan adalah WK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian. 3. Entitas ...
BAB I
ayat
a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki WK lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki WK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun WK memiliki pengendalian terhadap perusahaan; ( 1) Konglomerasi Keuangan se bagaimana dimaksud dalam
memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan: a. perusahaan anak; dan/ atau b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
a. bank; b. perusahaan asuransi dan reasuransi; c. perusahaan efek; dan/ atau d. perusahaan pembiayaan.
Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
d. bagi WK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi WK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
(3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
Pasal 6 Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
c. Perusahaan yang dimiliki WK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu: 1. kepemilikan WK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan 2. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing. d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.
Pasal 10 Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai WK dalam Konglomerasi Keuangan. BAB II DIREKSI ENTITAS UTAMA,DEWAN KOMISARISENTITASUTAMA,DAN DEWAN PENGAWASSYARIAHENTITASUTAMA
BAB II
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit mencakup: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern terintegrasi; f. penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan g. penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pasal 8 Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.
a. WK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/ atau b. WK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.
a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing WK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. Pasal 12 Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh WK dalam Konglomerasi Keuangan.
(1), paling sedikit: a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota; b. Komisaris lndependen yang mewakili dan ditunjuk dari WK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; BAB III KOMITETATAKELOLA TERINTEGRASI Pasal 17 Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 16 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/ atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Pasal 15 ( 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
BAB III
( 4) Perbedaan ...
Membuka PDF…