DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 18/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur mengenai OJK yang berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Perintah Tertulis tersebut diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
3.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
7.Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
8.Peleburan adalah Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
9.Pengambilalihan adalah Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
10.Integrasi adalah Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
12.Pihak Utama Bank adalah pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:

a.melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau
b.menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

BAB II

BANK YANG DIBERIKAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada Bank yang memenuhi kriteria:
1. a.Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha atau dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; dan/atau
2. b.Bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penguatan Bank.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Bank yang memenuhi kriteria:
1. a.tingkat kesehatan BUK atau BUS setelah menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, paling rendah Peringkat Komposit 3 (PK-3);
2. b.tingkat kesehatan BPR setelah menerima Penggabungan atau Peleburan, paling rendah Cukup Sehat; atau
3. c.tingkat kesehatan BPRS setelah menerima Penggabungan atau Peleburan, paling rendah Peringkat Komposit 3 (PK-3).

BAB III

TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS

Pasal 4

(1)Bank yang diberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun rencana tindak untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.
(2)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rangkaian proses dan jadwal pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sampai dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi berlaku efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Bank yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan rencana tindak untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Bank yang diberikan Perintah Tertulis wajib melaksanakan dan menjaga kelancaran proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai dengan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bank dan/atau Pihak Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.bagi BUK atau BUS, penetapan BUK sebagai BPR atau BPRS, atau BUS sebagai BPRS berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.bagi BPR atau BPRS, penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS.
(7)Dalam hal Pihak Utama Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Pihak Utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 5

Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi yang dilaksanakan oleh Bank sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

(1)Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.Bank dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan menginformasikan bahwa rincian ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat diakses pada situs web Bank.
2. b.Bank dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. c.Dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank harus menetapkan lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi di wilayah negara Republik Indonesia.
4. d.Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. e.Penyampaian dokumen dan/atau persyaratan administratif dalam proses perizinan dan/atau laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara daring dapat dilakukan Bank melalui sarana surat elektronik (e-mail) resmi yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem perizinan dan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.
6. f.Bank wajib menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
7. g.Bank wajib menyampaikan dokumen terkait Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, tanpa perlu disertai dengan permohonan izin Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
(2)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau huruf g dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)Pihak Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau huruf g dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 7

(1)Penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis terhadap saham Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank yang terlibat dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
(2)Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan konversi saham ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari Bank yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

Pasal 8

Bank berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap Bank berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)BUK atau BUS yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai:
1. a.kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia;
2. b.kepemilikan saham bank umum; dan/atau
3. c.batas waktu pemenuhan modal inti minimum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.
(2)Dalam hal BPR atau BPRS yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pengambilalihan, berada dalam beberapa provinsi yang berbatasan langsung, jaringan kantor BPR atau BPRS tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Pasal 10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum ttd Wiwit Puspasari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 106 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2020 TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK I. UMUM Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mengatur kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, yang bertujuan untuk:

a.menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
b.menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kedua kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank baik untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya stabilitas perbankan nasional. Adapun aktivitas konversi tidak diikutsertakan sebagai bagian dari Perintah Tertulis kepada Bank, mengingat konversi merupakan tindakan mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha bank umum dalam upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang yang mengatur kewenangan Perintah Tertulis dan tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, tetap berlaku. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai pilihan kebijakan selain yang telah diatur dalam Undang-Undang dimaksud. Lebih khusus, Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi salah satu alternatif tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan tindakan antisipasi (forward looking), dari beberapa alternatif lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan tanpa mengesampingkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pelanggaran terhadap ketentuan Perintah Tertulis dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan Perintah Tertulis untuk penanganan pemasalahan Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk diambil alih oleh Bank lain. Huruf b Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada Bank untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada Bank untuk mengambil alih Bank lain.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…