DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 18/POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal adalah melalui pembentukan perusahaan efek daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Efek Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN EFEK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4.Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
5.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
6.Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan peraturan lembaga kliring dan penjaminan.
7.Rekening Efek Nasabah adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah pada kustodian.
8.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
9.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
10.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
11.Direksi adalah organ PED yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PED untuk kepentingan PED, sesuai dengan maksud dan tujuan PED serta mewakili PED, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah organ PED yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pemegang Saham Pengendali PED adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara atau saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PED.
14.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PED dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN PED

Pasal 2

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PED wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)PED dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain;
2. b.pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
3. c.kegiatan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau
4. d.kegiatan lain.
(2)PED yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.
(4)Permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika telah terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek bagi PED.

Pasal 4

(1)Dalam hal PED memberikan pembiayaan transaksi Efek dalam bentuk transaksi marjin, PED wajib:
1. a.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek, kecuali ketentuan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dari bursa Efek; dan
2. b.melakukan transaksi marjin melalui Anggota Bursa Efek marjin.
(2)Sumber pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan transaksi Efek oleh PED dilarang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Pasal 5

Perseroan yang memiliki izin sebagai PED dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)PED hanya dapat melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat PED.
(2)PED dilarang mendirikan kantor pusat PED atau kantor lain selain kantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(3)PED hanya dapat melayani calon nasabah yang berdomisili di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat PED.
(4)PED yang melakukan pembukaan kantor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kantor lain selain kantor pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar PED wajib memuat kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perseroan yang mengajukan izin PED wajib telah menetapkan kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan dimaksud.

Pasal 8

(1)PED wajib memiliki identitas Perseroan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat perusahaan.
(2)PED wajib mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama perusahaannya yang diikuti dengan nama provinsi yang merupakan wilayah operasional.
(3)Dalam hal PED menggunakan logo sebagai identitas tambahan, PED wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo dimaksud.

Pasal 9

(1)PED wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah ranking liabilities, mana yang lebih tinggi.
(2)Dalam hal PED menyelenggarakan kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PED meningkatkan permodalan.
(3)Pemeliharaan dan pelaporan MKBD PED dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pasal 10

(1)PED wajib:
1. a.memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
2. b.memiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh PED dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimiliki tersebut dengan ketentuan paling sedikit memuat:
  1. 1.judul prosedur dan standar operasi;
  2. 2.penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
  3. 3.pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
  4. 4.diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
  5. 5.batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
  6. 6.dokumen yang digunakan; dan
  7. 7.hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
3. c.memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2)PED wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau wakil Perantara Pedagang Efek.
(3)Dalam hal PED memiliki fungsi riset, PED wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan hasil riset agar riset yang dilakukan oleh analis PED untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah, dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.
(4)Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup alur pelaporan analis PED dan dasar perhitungan kompensasi bagi analis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal adalah melalui pembentukan perusahaan efek daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN EFEK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4.Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
5.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
6.Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan peraturan lembaga kliring dan penjaminan.
7.Rekening Efek Nasabah adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah pada kustodian.
8.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
9.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
10.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
11.Direksi adalah organ PED yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PED untuk kepentingan PED, sesuai dengan maksud dan tujuan PED serta mewakili PED, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah organ PED yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pemegang Saham Pengendali PED adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara atau saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu PED dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PED.
14.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PED dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN PED

Pasal 2

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PED wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)PED dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain;
2. b.pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
3. c.kegiatan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau
4. d.kegiatan lain.
(2)PED yang melakukan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.
(4)Permohonan persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika telah terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persetujuan kegiatan pembiayaan transaksi Efek bagi PED.

Pasal 4

(1)Dalam hal PED memberikan pembiayaan transaksi Efek dalam bentuk transaksi marjin, PED wajib:
1. a.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh Perusahaan Efek, kecuali ketentuan terkait kewajiban mendapatkan persetujuan dari bursa Efek; dan
2. b.melakukan transaksi marjin melalui Anggota Bursa Efek marjin.
(2)Sumber pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan transaksi Efek oleh PED dilarang berasal dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Pasal 5

Perseroan yang memiliki izin sebagai PED dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)PED hanya dapat melakukan pembukaan kantor lain selain kantor pusat dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat PED.
(2)PED dilarang mendirikan kantor pusat PED atau kantor lain selain kantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(3)PED hanya dapat melayani calon nasabah yang berdomisili di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat PED.
(4)PED yang melakukan pembukaan kantor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kantor lain selain kantor pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar PED wajib memuat kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perseroan yang mengajukan izin PED wajib telah menetapkan kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan dimaksud.

Pasal 8

(1)PED wajib memiliki identitas Perseroan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat perusahaan.
(2)PED wajib mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama perusahaannya yang diikuti dengan nama provinsi yang merupakan wilayah operasional.
(3)Dalam hal PED menggunakan logo sebagai identitas tambahan, PED wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo dimaksud.

Pasal 9

(1)PED wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah ranking liabilities, mana yang lebih tinggi.
(2)Dalam hal PED menyelenggarakan kegiatan usaha yang meningkatkan risiko perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PED meningkatkan permodalan.
(3)Pemeliharaan dan pelaporan MKBD PED dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pasal 10

(1)PED wajib:
1. a.memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
2. b.memiliki prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimiliki oleh PED dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimiliki tersebut dengan ketentuan paling sedikit memuat:
  1. 1.judul prosedur dan standar operasi;
  2. 2.penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
  3. 3.pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
  4. 4.diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
  5. 5.batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
  6. 6.dokumen yang digunakan; dan
  7. 7.hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
3. c.memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2)PED wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau wakil Perantara Pedagang Efek.
(3)Dalam hal PED memiliki fungsi riset, PED wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan hasil riset agar riset yang dilakukan oleh analis PED untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan setiap informasi, nasihat, dan rekomendasi kepada nasabah, dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat, bersifat independen.
(4)Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup alur pelaporan analis PED dan dasar perhitungan kompensasi bagi analis tersebut yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi benturan kepentingan yang ada, yang lazim terjadi, atau yang mungkin timbul.